Melihat Dampak dari Mengakui Palestina sebagai Negara

KONFLIK di Gaza yang terus memburuk telah memperluas desakan komunitas internasional kepada negara-negara Barat untuk segera mengakui Palestina sebagai negara. Saat ini, jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui eksistensi negara Palestina telah mencapai 146 negara dari total 193 negara anggota. Jumlah ini telah mencakup Irlandia, Spanyol, dan Norwegia yang belum lama ini secara resmi mengakui Palestina.

Walau jumlah negara yang mengakui Palestina terus bertambah, namun upaya tersebut masih belum cukup, terlebih negara-negara yang tergolong pemain global dari Barat seperti  Amerika Serikat (AS) dan Inggris belum mengakui Palestina. Bagi banyak negara Barat, mengakui Palestina sebagai negara berarti akan mengakhiri harapan mereka akan solusi dua negara. Negara-negara Barat itu berharap agar baik Israel atau negara Palestina dapat berdiri bersama-sama.

Baca juga: Saat 145 Negara Kini Akui Negara Palestina...

Di satu sisi, ada yang berargumen bahwa pengakuan atas negara Palestina dapat menjadi langkah awal menuju solusi abadi dan damai terhadap konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pengakuan itu tidak akan ada gunanya kecuali jika ada perubahan kondisi nyata di lapangan. Tanpa perubahan tersebut, pengakuan akan negara Palestina justru hanya akan melegitimasi situasi yang ada sekarang di mana Israel tetap memegang semua kekuasaan.

Keuntungan Mengakui Negara Palestina

Mengakui negara Palestina akan memberikan kepada rakyat Palestina  lebih banyak kekuatan politik, hukum, dan bahkan simbolis. Dengan begitu, pendudukan Israel atau aneksasi wilayah Palestina dapat diangkat menjadi isu hukum yang lebih serius.

“Perubahan seperti itu akan menjadi landasan bagi perundingan status permanen antara Israel dan Palestina, bukan sebagai serangkaian konsesi antara penjajah dan yang dijajah, namun antara dua entitas yang setara di mata hukum internasional,” tulis Josh Paul di Los Angeles Times.

Paul sebelumnya merupakan direktur kongres dan urusan publik di Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri AS. Namun, ia mengundurkan diri karena ada perbedaan pendapat terkait kebijakan AS di Gaza

Selain itu, Palestina mungkin saja akan membawa Israel ke pengadilan internasional setelah diakui sebagai negara. Meski begitu, seorang analis Timur Tengah yang berbasis di Kanada, Philip Leech-Ngo, berpendapat bahwa hal tersebut akan memakan waktu lama.

Menurut Leech-Ngo, Otoritas Palestina (PA) yang saat ini mengelola sebagian dari Tepi Barat dan merupakan representasi resmi rakyat Palestina, memiliki berbagai keterbatasan. Tak ada hal lain yang dapat Otoritas Palestina lakukan selain menjanjikan pengakuan internasional kepada para warga Palestina, kata Leech-Ngo. Mereka tidak akan mampu menghadapi Israel secara efektif, tidak akan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat Palestina di wilayah kekuasaannya, dan terlebih lagi mereka juga memiliki masalah korupsi serta kurangnya demokrasi.

Baca juga: Presiden Perancis dan Para Menteri Arab Bahas Pendirian Negara Palestina

“Bagaimanapun, pengakuan sebagai sebuah negara akan menjadi cara untuk mengatakan bahwa komunitas internasional menerima perjuangan Palestina adalah sah dan, dalam konteks pendudukan Israel yang berkepanjangan, hal itu menawarkan modal politik yang cukup besar,” tambah Leech-Ngo.

Kekurangan Mengakui Palestina sebagai Negara

Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Israel tidak ingin ada negara Palestina. Selama beberapa tahun terakhir, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga telah menyatakan keberatan atas hal yang sama.

Ada kekhawatiran di antara masyarakat Israel dan para pendukungnya di lingkup internasional bahwa pengakuan negara Palestina akan dianggap sebagai kemenangan bagi mereka yang memulai tindak kekerasan.

Kekhawatiran ini mengacu pada serangan mendadak militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu yang mengakibatkan eskalasi konflik di Gaza. Dalam serangan Hamas itu, sebanyak 1.200 orang dilaporkan tewas.

Jika pengakuan terjadi sekarang, Hamas “kemungkinan besar akan mendapat pujian,” tulis Jerome Segal, direktur International Peace Consultancy di majalah Foreign Policy pada bulan Februari. “(Hamas) akan menganggap bahwa pengakuan ini… menunjukkan bahwa hanya perjuangan bersenjatalah yang membuahkan hasil."

Perbedaan Solusi Dua Negara dengan Pengakuan Palestina sebagai Negara

Walau memiliki keuntungan hukum dan simbolis, pengakuan terhadap negara Palestina tidak akan begitu saja mengubah kenyataan di lapangan.

“Hambatan terbesar bagi pembentukan negara Palestina pada bulan Februari 2024 serupa dengan hambatan terbesar yang ada sebelum 7 Oktober,” tulis Dahlia Scheindlin, peneliti di lembaga pemikir AS, Century International yang berbasis di Tel Aviv pada Februari lalu.

“Yang pertama dan yang terpenting, kepemimpinan politik Israel berdedikasi untuk mencegah kemerdekaan Palestina dengan segala cara. Kedua, kepemimpinan Palestina benar-benar terpecah dan hampir tidak memiliki legitimasi domestik. Semua hambatan ini semakin parah sejak 7 Oktober,” kata Scheindlin.

“Jika anda menggunakan tongkat ajaib dan tiba-tiba menciptakan pengakuan terhadap negara Palestina, masih akan ada masalah besar di lapangan,” kata Leech-Ngo.

“Ada pendudukan, pemukiman (ilegal), kehancuran di Gaza dan kurangnya kendali atas perbatasan serta pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan Yerusalem. Ada banyak masalah status akhir yang tidak akan terselesaikan secara tiba-tiba – bahkan jika Anda bisa menggunakan tongkat ajaib.”