Perdebatan Seputar Kontrol Senjata Api di AS

KEKERASAN dengan senjata api merupakan salah satu penyebab utama kematian bagi anak-anak dan pemuda di Amerika Serikat (AS). Ketersediaan dan kemudahan akses pada senjata api dan amunisi telah memicu diskusi nasional setelah beberapa kali kasus penembakan massal terjadi di lingkungan sekolah. Namun, Kongres AS berulang kali gagal meloloskan legislasi senjata api meskipun besarnya dukungan publik bagi pembatasan senjata.

Beberapa tahun terakhir terjadi kasus kekerasan senjata api terburuk dalam sejarah AS. Tahun 2021, senjata api membunuh lebih dari 45 ribu warga AS, jumlah tertinggi dalam beberapa dekade, dan tren peningkatan kemungkinan akan terus berlanjut.

Kepemilikan senjata api di AS berakar pada Amandemen Kedua Konstitusi: "Milisi yang teratur diperlukan untuk keamanan negara yang merdeka, hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata tidak boleh dilanggar."

Menurut laporan terbaru Small Arms Survey yang berbasis di Swiss (2018), AS, dengan jumlah penduduk kurang dari 5 persen penduduk dunia, memiliki 46 persen dari total senjata sipil di dunia. AS menempati peringkat pertama dalam jumlah senjata api per kapita. AS juga memiliki tingkat pembunuhan dengan senjata api tertinggi di antara negara-negara maju di dunia. Banyak pendukung hak kepemilikan senjata api mengatakan, statistik ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat.

Baca juga: Tersangka Penembakan Massal di Lewiston AS Tewas, Diduga Kena Tembakan Sendiri

Walau diizinkan, hak untuk membawa senjata sebetulnya bersifat terbatas. Kongres AS dan legislatif negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang pengendalian, dan Mahkamah Agung AS telah mengesahkan beberapa pembatasan senjata api, seperti larangan senjata tersembunyi dan kepemilikan jenis senjata tertentu, serta larangan penjualan senjata api kepada beberapa kategori individu.

Undang-Undang Kontrol Senjata Api tahun 1968 melarang antara lain individu di bawah delapan belas tahun, kriminal, orang dengan gangguan jiwa, personel militer yang dipecat secara tidak terhormat untuk membeli senjata api. Tahun 1993, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dengan Senjata Api Brady mengamanatkan pemeriksaan latar belakang untuk semua individu tidak berlisensi yang membeli senjata api dari penjual yang diotorisasi pemerintah federal.

Namun beberapa undang-undang senjata api tidak bertahan dalam tinjauan yudisial. Sebagai contoh, tahun 2008 Mahkamah Agung AS membatalkan sebuah undang-undang di Washington, DC, yang melarang pistol.

Hukum federal menyediakan dasar untuk regulasi senjata api di AS, tetapi negara-negara bagian dan kota-kota dapat memberlakukan pembatasan lebih lanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa negara-negara bagian dengan undang-undang senjata api yang lebih ketat, seperti California atau Hawaii, memiliki angka kematian akibat senjata api yang lebih rendah, meskipun para peneliti mengatakan diperlukan analisis lebih lanjut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kongres telah memperdebatkan perubahan pada undang-undang senjata api yang ada, biasanya pasca-penembakan massal yang mencolok, seperti di Las Vegas tahun 2017 ketika 60 orang tewas, atau di Parkland, Florida, tahun 2018 yang menewaskan 17 orang.

Namun dalam hampir setiap kasus, legislasi akhirnya gagal mendapatkan dukungan yang cukup. Rancangan undang-undang yang tidak berhasil ini mencakup langkah-langkah seperti larangan senjata serbu, pemeriksaan latar belakang yang diperluas, dan larangan penjualan senjata api kepada orang-orang yang terdaftar dalam daftar pantau teroris federal.

Pada pertengahan 2022, tidak ada undang-undang federal yang melarang senjata serbu semi-otomatis, senjata kaliber .50 bergaya militer, pistol, atau magasin berkapasitas besar. Selain itu, tidak ada juga persyaratan federal bagi mereka yang membeli senjata api untuk mengikuti pelatihan keamanan senjata api apa pun. Pada tahun 1994, ada larangan federal terhadap senjata serbu dan magasin berkapasitas besar, tetapi Kongres membiarkan pembatasan tersebut berakhir.

Banyak dari mereka yang mendukung adanya kontrol senjata api mengatakan bahwa AS seharusnya belajar dari negara-negara demokratis lainnya yang telah menerapkan pembatasan lebih ketat untuk menekan kekerasan senjata api.

Kanada

Kepemilikan senjata api juga relatif tinggi di Kanada, sekitar tiga puluh lima senjata api per seratus penduduk (peringkat kelima secara global). Namun, negara ini tidak mengalami tingkat kekerasan senjata api yang serupa seperti di AS. Pemerintah Kanada menetapkan pembatasan senjata api yang juga mengacu pada provinsi, wilayah, dan munisipalitas.

Seperti tetangganya di selatan, undang-undang senjata api Kanada dipicu oleh tragedi kekerasan senjata api. Tahun 1989, seorang mahasiswa bersenapan semi-otomatis membunuh 14 siswa dan melukai lebih dari selusin orang lain di sebuah sekolah teknik di Montreal. Insiden ini secara luas diakui telah mendorong reformasi besar-besaran terkait senjata api. Kanada memberlakukan periode penantian 28 hari sebelum pembelian untuk calon pembali; kewajiban kursus pelatihan keamanan; pemeriksaan latar belakang yang lebih rinci; larangan pada magasin berkapasitas besar; dan larangan atau pembatasan lebih ketat pada senjata api dan amunisi bergaya militer.

Australia