Korsel Tolak Syarat Perundingan Korut

SEOUL, KAMIS - Pemerintah Korea Selatan menolak mentah-mentah sejumlah prasyarat yang diajukan Korea Utara untuk memulai lagi perundingan damai kedua pihak. Seoul menyebut tuntutan Korut itu ”absurd”.

”Tuntutan-tuntutan Korea Utara (Korut) itu sama sekali tak bisa dipahami. Semua absurd,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel), Cho Tai-young, di Seoul, Kamis (18/4).

Beberapa jam sebelumnya, Departemen Kebijakan Komisi Pertahanan Korut, yang merupakan lembaga paling berkuasa di negara komunis itu, mengeluarkan pernyataan. Dalam pernyataan itu disebutkan dua prasyarat utama yang harus dipenuhi Korsel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), sebelum perundingan bisa dimulai lagi.

Dua prasyarat itu adalah pencabutan semua sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut serta penghentian latihan militer bersama antara Korsel dan AS untuk selamanya.

”Jika Amerika Serikat dan bonekanya, Korea Selatan, punya keinginan untuk menghindari hantaman palu godam dari tentara dan rakyat kami serta benar-benar menghendaki dialog dan negosiasi, mereka harus membuat keputusan tegas,” ucap pernyataan lembaga itu.

Menanggapi tuntutan terbaru Korut itu, Cho menambahkan, pihaknya mendesak Korut menghentikan desakan yang tak bisa dipahami semacam itu dan segera membuat pilihan yang bijaksana.

Tuntutan Korut itu dilontarkan empat hari setelah Pyongyang menolak tawaran dialog dari Presiden Korsel Park Geun-hye, yang mereka anggap sebagai ”tipuan licik” dan tidak tulus.

AS dan Korsel menerapkan syarat bahwa setiap perundingan dengan Korut harus berujung pada perlucutan senjata nuklir yang dimiliki Korut. Sebaliknya, Korut telah bersumpah tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya.

”Tak ada yang lebih bodoh daripada menekan Korea Utara untuk menunjukkan keinginannya melakukan denuklirisasi dulu,” ujar pernyataan Komisi Pertahanan Nasional Korut itu.

Beberapa pengamat berbeda pendapat dalam menanggapi tuntutan terbaru Korut itu.