Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangkal "Hacker", KPU Siapkan Rp 40 Miliar

Kompas.com - 15/04/2013, 16:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Guna mengantisipasi adanya serangan yang dilakukan oleh para hacker (peretas) terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan dana Rp 40 milar untuk membangun jaringan teknologi informasi yang lebih baik. Anggaran tersebut dialokasikan dari dana pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014 senilai Rp 5 triliun.

"Dana itu untuk membiayai keperluan pengadaan IT dari tingkat KPU Pusat Kabupaten atau Kota," kata Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim seusai penandatanganan MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Smesco, Senin (15/4/2013).

Arif mengatakan, dari total anggaran Rp 40 miliar untuk membangun jaringan IT, dana terbesar akan digunakan untuk belanja bandwith serta jaringan. Sementara untuk server, hanya akan dilakukan penambahan jika memang diperlukan.

"Server pengadaannya sejak 2009. Saat ini sedang diaudit oleh BPPT dan Kominfo, apakah ada hardware atau aplikasi yang belum kita punyai sehingga perlu ditambah," ujarnya.

Sementara untuk mengantisipasi adanya serangan dari hacker seperti yang terjadi pada Pemilu 2009 lalu, saat itu lambang partai politik yang berubah menjadi gambar buah-buahan, Arif mengutarakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan BPPT dan Kemenkominfo untuk membangun jaringan firewall. Bahkan, sejumlah staf BPPT dan Komenkominfo nantinya akan dilibatkan secara aktif di dalam suatu kelompok kerja yang akan menangani persoalan IT yang mungkin akan dihadapi KPU.

"Kita dapat backup full dari BPPT sebanyak 16 orang untuk mendampingi kami. Bahkan, kita juga bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan IT kita," katanya.

Arif mengharapkan seluruh pengembangan IT, mulai dari sistem aplikasi pemutakhiran data pemilih, sistem aplikasi pencalonan legislatif, sistem aplikasi penghitungan suara dan logistik dapat selesai pada tahun ini.

"Karena operasional ke PPS dan PPK, paling tidak sampai PPK sudah selesai sehingga di tahun 2014 sudah dapat digunakan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Nasional
    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Nasional
    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Nasional
    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Nasional
    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com