Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangkal "Hacker", KPU Siapkan Rp 40 Miliar

Kompas.com - 15/04/2013, 16:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Guna mengantisipasi adanya serangan yang dilakukan oleh para hacker (peretas) terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan dana Rp 40 milar untuk membangun jaringan teknologi informasi yang lebih baik. Anggaran tersebut dialokasikan dari dana pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014 senilai Rp 5 triliun.

"Dana itu untuk membiayai keperluan pengadaan IT dari tingkat KPU Pusat Kabupaten atau Kota," kata Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim seusai penandatanganan MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Smesco, Senin (15/4/2013).

Arif mengatakan, dari total anggaran Rp 40 miliar untuk membangun jaringan IT, dana terbesar akan digunakan untuk belanja bandwith serta jaringan. Sementara untuk server, hanya akan dilakukan penambahan jika memang diperlukan.

"Server pengadaannya sejak 2009. Saat ini sedang diaudit oleh BPPT dan Kominfo, apakah ada hardware atau aplikasi yang belum kita punyai sehingga perlu ditambah," ujarnya.

Sementara untuk mengantisipasi adanya serangan dari hacker seperti yang terjadi pada Pemilu 2009 lalu, saat itu lambang partai politik yang berubah menjadi gambar buah-buahan, Arif mengutarakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan BPPT dan Kemenkominfo untuk membangun jaringan firewall. Bahkan, sejumlah staf BPPT dan Komenkominfo nantinya akan dilibatkan secara aktif di dalam suatu kelompok kerja yang akan menangani persoalan IT yang mungkin akan dihadapi KPU.

"Kita dapat backup full dari BPPT sebanyak 16 orang untuk mendampingi kami. Bahkan, kita juga bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan IT kita," katanya.

Arif mengharapkan seluruh pengembangan IT, mulai dari sistem aplikasi pemutakhiran data pemilih, sistem aplikasi pencalonan legislatif, sistem aplikasi penghitungan suara dan logistik dapat selesai pada tahun ini.

"Karena operasional ke PPS dan PPK, paling tidak sampai PPK sudah selesai sehingga di tahun 2014 sudah dapat digunakan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com