Masa Lalu yang Belum Tuntas

Sejarah mencatat, pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah ke Sultan Sulu atas bantuan yang diberikan dalam melawan pemberontakan di Brunei.

Pada masa penjajahan Inggris, tepatnya pada tahun 1878, wilayah Sabah disewa oleh British North Borneo Company.

Perusahaan itu harus membayar uang pajak senilai 1.600 dolar AS per tahun. Dalam kontrak disebutkan bahwa uang sewa akan terus dibayarkan selama Sabah masih dalam kekuasaan perusahaan tersebut.

Saat Inggris pergi dan Sabah kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia, Pemerintah Malaysia masih meneruskan pembayaran itu. Hingga kini, Malaysia masih membayar sekitar 5.000 ringgit Malaysia (Rp 15,6 juta) per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu.

Persoalan awalnya muncul ketika Inggris memerdekakan Malaysia. Sejak tahun 1963, saat Sabah dinyatakan masuk wilayah Malaysia, secara sepihak Inggris menginterpretasikan isi kontrak secara berbeda dari sebelumnya.

Pihak Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah walau proses pembayarannya masih terus berlangsung dan diwariskan ke Pemerintah Malaysia sampai sekarang.

Sementara pihak Kesultanan Sulu menganggap uang pajak tersebut tetap sekadar uang sewa wilayah mereka di Sabah. Status kepemilikan, menurut mereka, tak berubah.

”Dalam opini saya, uang itu seharusnya memang tetap sebagai uang sewa karena tidak ada penjualan yang harganya tidak tetap dan terus dibayar sampai kiamat,” ujar Roque.

Curigai Malaysia

Roque mengaku curiga ada kesepakatan diam-diam antara Pemerintah Filipina dan Malaysia, yang kemudian menyebabkan proses perdamaian antara Filipina dan MILF tak lagi melibatkan Kesultanan Sulu.