Kompas.com - 14/12/2012, 16:34 WIB
EditorErvan Hardoko

Dalam dua tahun belakangan ini, kekerasan terus berlangsung namun skalanya belum mengundang publik untuk menuntut pendekatan baru. Kadangkala ada peristiwa hebat yang sesaat merebut perhatian publik seperti yang terjadi tahun ini.

Pada 31 Maret lalu, serangkaian bom meledak pada hari yang sama di Pattani, Yala dan Hat Yai menewaskan sedikitnya 16 orang, termasuk seorang warga negara Malaysia, dan mencederai lebih dari 500 korban.

Media juga telah menyiarkan rekaman CCTV yang menunjukkan betapa beraninya pemberontak membunuh empat tentara pada siang bolong di distrik Mayo, provinsi Pattani pada 28 Juli lalu.

Tayangan sadis yang menunjukkan bagaimana 16 pemberontak tak hanya menembaki prajurit-prajurit itu tetapi juga melucuti senjata mereka itu memberi umpan bagi publik untuk mempertanyakan keabsahan kebijakan pemerintah selama ini.

Dengan mendinginnya sengketa politik nasional di Bangkok, isu Thailand Selatan kini naik kembali menjadi topik panas bagi media, birokrasi dan politisi. Sayangnya, perhatian baru ini belum mengerucut kepada pemikiran segar dalam mengatasi masalah yang ada.

Ketiadaan Komitmen

Pemerintahan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin yang mulai berkuasa Agustus 2011, berharap Kolonel Polisi Thawee Sodsong, yang pro-Thaksin, dapat memberi darah segar pada Pusat Administrasi Provinsi-Provinsi Perbatasan Selatan(SBPAC) yang kini dipimpinnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Thawee sebenarnya telah diterima dengan baik di wilayah itu karena kerja kerasnya dan pengerahan bantuan langsung tunai. Namun, pengeboman 31 Maret terjadi pada saat munculnya berita Thaksin gagal memulai suatu perundingan damai dengan tokoh pemberontak yang ada di luar negeri dan spekulasi bahwa keduanya berkaitan pun merebak.

Thaksin, yang masih tinggal dalam pengasingan, menolak berita bahwa dia telah bertemu pemberontak. Eskalasi kekerasan serta bantahan itu telah mengembalikan usaha dialog ke titik nol.

Kabinet Yingluck setuju membentuk satgas tingkat tinggi untuk mengkoordinasi 17 kementerian yang memiliki tanggung jawab disana. Sayangnya, langkah ini dicederai oleh kebiasaan mengutak-utik birokrasi dengan adanya tuntutan dari pihak militer untuk meletakkan SBPAC yang merupakan insitusi sipil itu di bawah kendali  Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) yang didominasi militer.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.