Debat parlemen untuk meloloskan mosi tersebut digelar menyusul unjuk rasa pada hari Sabtu, yang diikuti sedikitnya 10.000 anggota kelompok ”Pitak Siam” atau ”Lindungi Thailand”. Organisasi itu didirikan oleh seorang pensiunan jenderal, Boonlert Kaewprasit.
Kelompok penentang itu menuduh pemerintahan Yingluck, yang pertengahan tahun lalu menang telak dalam pemilihan umum di Thailand, terlibat dalam banyak kasus korupsi, menghina kekuasaan kerajaan, dan menjadi pemerintahan boneka mantan perdana menteri terusir Thailand, Thaksin Shinawatra.
”Perdana Menteri (Yingluck) dan pemerintahannya telah gagal memimpin negeri ini seperti sebelumnya mereka janjikan. Dia membiarkan praktik-praktik korupsi dan bahkan membiarkan orang luar memengaruhi dan mengontrol jalannya pemerintahannya,” ujar Jurin Laksanavisit, anggota parlemen dari partai oposisi, Partai Demokrat.
Meski demikian, sebagian kalangan meyakini, debat parlemen yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut tak akan bisa menggoyang pemerintahan Yingluck.
Langkah pengajuan mosi tidak percaya, yang juga ditujukan kepada tiga orang menteri dalam kabinet Yingluck, itu diduga kuat bakal terhambat. Pasalnya, posisi partai pendukung Yingluck, Phuea Thai, ditambah koalisi dari enam partai politik lain sangat kuat di parlemen.
Bersama partai-partai mitra koalisinya, Phuea Thai menguasai tiga per lima jumlah kursi di majelis rendah.
Proses pemungutan suara pascadebat untuk mengajukan mosi tidak percaya tersebut akan berlangsung Rabu mendatang.
Dalam unjuk rasa besar-besaran hari Sabtu, sempat terjadi bentrok antara polisi dan para demonstran antipemerintah. Polisi bahkan sempat menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa.