Oposisi Siapkan Pemerintahan di Pengasingan

Silivri, Rabu - Oposisi Suriah mendesak segera dibentuknya pemerintahan di pengasingan. Institusi ini diharapkan bisa meraih dukungan politik lebih besar dari komunitas internasional.

”Konferensi ini sepakat menyingkirkan perbedaan ideologi dan menyetujui pembentukan pemerintahan di pengasingan. Pemerintahan transisi ini untuk meraih dukungan politik masyarakat internasional untuk mendukung revolusi,” demikian pernyataan akhir konferensi oposisi di Silivri, dekat Istanbul, Turki, Rabu (31/10). Konferensi itu diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategi dan Politik Suriah.

Menurut Radwan Ziadeh, kepala pusat studi itu, para peserta, termasuk partai politik yang ada di Suriah, setuju membentuk majelis nasional yang akan memilih pemerintahan di pengasingan.

”Perancis dan negara-negara Arab telah meminta oposisi Suriah membentuk pemerintahan transisi. Itu yang akan kami lakukan,” ujarnya.

Akhir Agustus, Presiden Perancis Francois Hollande mendesak oposisi Suriah membentuk pemerintahan sementara yang inklusif dan mewakili semua kelompok.

Ziadeh menambahkan, majelis umum yang terbentuk akan bersidang ”sebisa mungkin di dalam Suriah, di tempat yang sudah dibebaskan”. Namun, waktu pembentukan belum dipastikan.

Komandan militer Suriah yang membangkang, Mayor Jenderal Muhammed Hussein al-Haj Ali, mengatakan, pemerintah transisi ini harus mendapat jaminan bahwa mereka akan diakui dunia internasional.

Konferensi tiga hari itu diikuti 150 perwakilan beberapa kelompok oposisi di Suriah, termasuk Dewan Nasional Suriah dan pemimpin pasukan oposisi Tentara Pembebasan Suriah (FSA), bertujuan menyamakan visi oposisi untuk masa depan negeri itu.

Mereka juga menyetujui Konstitusi Suriah 1950 sebagai referensi untuk menyusun konstitusi baru yang lebih demokratis. Ziadeh mengatakan, FSA tak akan mendapat peran politik.

Serangan udara