Menuju Internasionalisme Asia Tenggara
Adapun ASEAN, pada tingkatan tertentu, condong memperkuat fondasi regional melalui kerja sama keamanan. Pertama melalui Deklarasi Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) pada tahun 1971, kemudian pada KTT ASEAN di Bali tahun 1976 menghasilkan dokumen penting Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).
Raison d'être ASEAN yang berlandaskan persoalan keamanan kawasan memang ditopang oleh semangat antikomunis ketika itu, dan koheren dengan kepentingan AS di puncak terjadinya Perang Dingin. Sehingga strategi baru AS tentang kebijakan poros di kawasan Asia Pasifik dengan sendirinya dipandang sebagai pembaruan eksistensi AS di Asia Tenggara yang secara bersamaan bersinggungan dengan kebangkitan China sebagai kekuatan dominan baru di kawasan Asia.
Di era globalisasi ini, instrumen kebijakan ASEAN condong pada keuntungan ekonomi melalui pembentukan sejumlah kawasan perdagangan bebas ataupun kemitraan ekonomi sesama anggota ataupun negara non- ASEAN ataupun luar kawasan. Bisa dipastikan, persoalan kebijakan ekonomi pun akan bersinggungan dengan masalah keamanan, khususnya keamanan pangan dan energi, ketika Asia Tenggara harus berhadapan dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang akan menjadi perjanjian ekonomi standar tinggi.
Indonesia sebagai negara penting dan besar di ASEAN diharapkan bisa memainkan peran yang memadai membawa organisasi ini sebagai pengimbang kekuatan dan mengakomodasi kehadiran AS, China, Uni Soviet, dan Jepang. Diperlukan adaptasi dan penyesuaian komprehensif untuk tetap menjadikan ASEAN sebagai kekuatan pengimbang melalui nuansa konsensus dan mufakat.