Pada Juni, perusahaan eksplorasi minyak lepas pantai yang didukung Pemerintah China mengumumkan penawaran untuk mengeksplorasi minyak di blok laut di wilayah sengketa. Pengumuman itu muncul tak sampai sepekan setelah Vietnam mengadopsi aturan hukum internasional, yang berdampak menempatkan Kepulauan Spratly sebagai wilayah kedaulatan mereka.
Awal Juli lalu, ASEAN dalam pertemuan rutin tahunan antar- menteri luar negeri (AMM) ke-45 gagal menghasilkan komunike bersama.
Kebuntuan terjadi setelah tuan rumah Kamboja berselisih paham dengan Filipina, terutama soal perlu tidaknya memasukkan insiden sengketa wilayah terbaru yang terjadi di Beting Scarborough.
Filipina menuduh Kamboja menghalang-halangi upaya memasukkan poin itu karena dikendalikan China, sekutu mereka.
Negara-negara ASEAN tengah berupaya menyusun kode tata berperilaku bersama di wilayah itu untuk disetujui dan diterapkan bersama China.
Sementara itu di dalam negeri Filipina sendiri, Presiden Benigno Aquino III di depan Kongres Filipina, Senin, meminta China menghormati hak negaranya di laut itu.
”Kalau ada orang masuk halaman rumahmu dan mengaku tanah itu miliknya, apakah Anda akan membiarkan itu terjadi? Sangatlah tidak benar menyerahkan begitu saja apa yang menjadi hak Anda. Saya mengajak seluruh rakyat, mari bersama satu kata dalam hal ini,” ujar Aquino.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.