Dunia Mengecam Korut

jakarta, kompas - Indonesia bergabung dengan negara-negara kekuatan utama dunia yang menyesalkan atau bahkan mengecam kenekatan Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh, Jumat (13/4). Meski akhirnya roket tersebut meledak di udara, tindakan Korea Utara itu tetap dianggap sebagai provokasi yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan Asia Timur.

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengaku sangat menyayangkan sikap Korea Utara (Korut). Mereka tetap nekat meluncurkan roket jarak jauhnya meski sudah ada imbauan dari berbagai pihak untuk tidak melakukannya.

Marty menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan tetap memilih cara-cara damai dan melakukan pendekatan yang tepat kepada Korut. ”Kami minta semua pihak tenang dan menerapkan sikap menahan diri secara maksimal,” tutur Marty kepada Kompas, di Jakarta, Jumat.

Marty mengatakan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Korut, dan dalam waktu dekat sikap penyesalan Indonesia tersebut akan disampaikan secara langsung saat perwakilan Pemerintah Indonesia berkunjung ke sana.

”Dalam beberapa waktu ke depan ada kemungkinan sikap Indonesia akan disampaikan langsung ke Pemerintah Korut,” ujar Marty.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon mengecam peluncuran roket Korut itu sebagai sebuah perbuatan yang tercela. ”(Tindakan) itu menantang sikap komunitas internasional yang teguh dalam satu suara,” ujar Ban, yang berasal dari Korea Selatan.

Dewan Keamanan PBB juga langsung menggelar sidang darurat untuk menentukan sikap atas kenekatan Korut tersebut. Meski demikian, DK PBB diduga kuat tak akan mengeluarkan resolusi berisi sanksi baru bagi Korut.

”Kami harus menahan diri untuk sementara. (Peristiwa) ini buruk, tetapi kita harus bersiap menghadapi yang lebih buruk setelah ini,” tutur seorang diplomat senior di PBB.

Provokasi berat

Jepang dan Korsel bersama- sama mengecam peluncuran roket itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap resolusi PBB. ”Meskipun peluncuran itu gagal, tindakan itu adalah sebuah provokasi berat terhadap negara kami dan negara-negara lain, dan melanggar berbagai resolusi DK PBB,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Osamu Fujimura.