Pasukan Suriah "Mengalah"

Kairo, Kompas - Pasukan pemerintah telah mundur dari Distrik Zabadani, dekat perbatasan dengan Lebanon, Rabu (18/1). Keputusan mundur terjadi setelah pasukan pemerintah dan militer ”Suriah merdeka” yang beroposisi mencapai kesepakatan lewat mediator.

Komandan Divisi IV Militer Suriah Maher al-Assad (kakak kandung Presiden Bashar al-Assad) menginstruksikan pasukan pemerintah mundur dari Distrik Zabadani.

Satuan Divisi IV, yang dipimpin Maher al-Assad, adalah tulang punggung pasukan pemerintah yang disebar di kota-kota dan desa-desa Suriah.

Tokoh oposisi, Kamal al-Lebawani, yang berdomisili di Zabadani kepada harian Asharq Al Awsat mengungkapkan, pasukan pemerintah selama ini memerangi militer Suriah merdeka di Zabadani.

Militer Suriah merdeka itu adalah kelompok militer yang membelot dari rezim Presiden Bashar al-Assad.

Kini kedua kubu setuju melakukan gencatan senjata dan mundur, namun anggota militer Suriah merdeka juga harus mundur dari jalan-jalan raya di kota itu.

Perwira dari militer Suriah merdeka, Mahmoud Al Reish, mengungkapkan, militer Suriah merdeka berhasil mengepung pasukan pemerintah di Zabadani dan menghancurkan empat tank serta berhasil membunuh 100 aparat keamanan berpakaian preman. Ini memaksa pasukan pemerintah berunding di Zabadani.

Direktur Pusat Suriah untuk Kajian Politik dan Strategi yang berbasis di Washington DC, Ridhwan Zeyadah, mengatakan, pasukan pemerintah terpaksa mundur setelah militer Suriah merdeka mengancam menghancurkan menara-menara satelit perusahaan telepon seluler Syriatel milik pengusaha Rami Mahluf yang masih keluarga Presiden Bashar al-Assad di kota Zabadani.

Zeyadah menambahkan, jika militer Suriah merdeka melaksanakan ancamannya, itu merupakan pukulan telak atas sendi-sendi perekonomian orang- orang sekeliling Presiden.

Tolak skenario Libya

Dalam konteks diplomasi untuk solusi krisis, terjadi tarik-menarik antara Barat dan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskwa, Rabu, menegaskan, Rusia menolak keras skenario Libya terulang di Suriah.

Pada Selasa, para pejabat senior Dewan Keamanan PBB membahas draf baru resolusi DK PBB tentang Suriah yang diajukan Rusia. Di antara isi inti draf adalah kalimat yang mengecam pelanggaran HAM dan penggunaan kekuatan berlebihan menghadapi pengunjuk rasa damai dan media.

Draf baru Rusia tidak menyinggung tuntutan inti Barat, yakni ancaman sanksi terhadap Suriah, jika tidak menghormati resolusi DK PBB. Draf Rusia juga tidak menyinggung larangan pemasokan senjata ke Suriah.

AS, Inggris, Jerman, dan Perancis cenderung menolak draf resolusi baru DK PBB yang diajukan Rusia itu. Militer Suriah merdeka juga menolak draf resolusi DK PBB yang diajukan Rusia. (mth)