Agar Tetap Waspada, Aparat di Ambon Ditambah

Kompas.com - 13/09/2011, 12:10 WIB
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta publik untuk tidak memandang negatif keberadaan penambahan aparat keamanan di Ambon.

Demikian dikemukakan Djoko, Selasa (13/9/2011), menanggapi permintaan sejumlah pihak agar pasukan keamanan ditarik dari Ambon.

"Pasukan itu sebenarnya lebih senang kalau berada di markasnya masing-masing. Namun, karena ada konsentrasi massa dan kemungkinan kembali eskalasinya, kita patut waspada dan jangan lengah. Jangan melihat negatif keberadaan aparat di sana," kata Djoko.

Lebih lanjut dia mengatakan, pasca-kerusuhan pada Minggu lalu, situasi di Ambon semakin membaik. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi telah mengirimkan tambahan 400 personel untuk memulihkan perdamaian di Ambon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

    Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

    Nasional
    Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

    Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

    Nasional
    KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

    KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

    Nasional
    Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

    Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

    Nasional
    Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

    Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

    Nasional
    KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

    KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

    Nasional
    Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

    Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

    Nasional
    KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

    KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

    Nasional
    Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

    Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

    Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

    Nasional
    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Nasional
    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Nasional
    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Nasional
    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.