Perang Panjang Terorisme

Alih-alih berhasil, sepak terjang aparat dalam operasi antiterorisme belakangan ini menjadi sorotan publik—untuk tidak mengatakan dicurigai—akibat kelalaian mereka, terutama setelah operasi antiterorisme di Sukoharjo, Jawa Tengah (14/5/2011), yang menewaskan seorang warga sipil, Nur Iman. Begitu pula dengan penangkapan seorang terduga teroris di Bandung, Untung Budi Santoso, yang meninggal di dalam mobil polisi.

Kepolisian mendaku bahwa warga sipil yang tewas dalam operasi di Jawa Tengah sebagai korban salah tembak oleh para teroris. Untung Budi Santoso diklaim meninggal karena serangan jantung. Namun, klaim kepolisian itu tak mampu menghapus tanda tanya besar yang dirasakan masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi.

Bahkan, sebagian pihak mulai mencurigai adanya praktik politisasi dalam operasi antiterorisme. Sinyalemen ini berdasar sebab operasi antiterorisme belakangan ini selalu bersamaan waktu dengan meledaknya skandal-skandal besar.

Terorisme bom paket buku yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya, hampir bersamaan dengan skandal yang diduga melibatkan SBY sebagaimana dibocorkan oleh Wikileaks. Begitu juga dengan penangkapan tokoh teroris, Dulmatin, di Tangerang yang hampir bersamaan dengan heboh akibat skandal Bank Century (9/3/2010). Masih banyak contoh lain.

Kengerian ganda

Dalam konteks ini, persoalan terorisme di Indonesia sering menghadirkan kengerian ganda. Di satu sisi, masyarakat merasa ngeri terhadap kebiadaban aksi-aksi berdarah terorisme. Terlebih lagi tatkala perhatian masyarakat terhadap persoalan terorisme turun drastis belakangan ini, setidaknya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Ini terlihat jelas dari penurunan euforia—untuk tidak mengatakan dukungan—masyarakat dalam merespons operasi antiterorisme yang dilakukan aparat keamanan. Keberhasilan kepolisian melumpuhkan Dulmatin dan kawan-kawan, misalnya, disambut dengan euforia yang jauh lebih rendah ketimbang keberhasilan kepolisian melumpuhkan Noordin M Top, Ibrahim, dan Azahari.

Keadaan ini berbeda 100 persen saat kepolisian mengepung dan menyerang sebuah rumah di Temanggung, Jawa Tengah, yang diduga tempat persembunyian Noordin M Top. Masyarakat mendukung penuh operasi antiterorisme tersebut. Bahkan, ribuan orang berduyun-duyun mendatangi ”medan tempur” meski orang yang bersembunyi di rumah itu ternyata bukan Noordin M Top, melainkan Ibrahim.

Di sisi lain, masyarakat juga merasa ngeri terhadap praktik politisasi terorisme. Aksi terorisme dengan dalih teologis seperti yang kerap dilakukan para teroris selama ini masih bisa dipahami (meski sama sekali tidak bisa diterima). Pun demikian dengan aksi terorisme berlatar kemiskinan.

Namun, tak demikian halnya dengan politisasi terorisme. Politisasi ini tidak bisa dipahami sekaligus tidak bisa dibenarkan sebab politisasi terorisme semakin ”menyamarkan” jaringan penuh darah ini, membingungkan masyarakat, bahkan bisa menurunkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman aksi terorisme.

Oleh karena itu, semua pihak tak seharusnya melakukan tindak politisasi terorisme dalam bentuk apa pun, baik mereka yang berada di luar pemerintahan, jajaran pemerintah sendiri, maupun jajaran kepolisian dan penegak hukum lainnya. Soalnya, terorisme benar-benar nyata dan berkeliaran di tengah masyarakat.

Perang melawan jaringan terorisme harus menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif mengingat terorisme melibatkan banyak faktor: baik perang dalam tingkat global maupun dalam konteks Indonesia. Jika tidak, perang melawan terorisme akan terus menjadi perang berkepanjangan.

Hasibullah Satrawi Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam pada Moderate Muslim Society Jakarta