Buka Lagi Kasus Pembunuhan Munir

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diminta untuk membuka kembali kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Soalnya, hingga tujuh tahun kematiannya, para auktor intelektualis di balik kejahatan terorganisasi itu masih belum terungkap.

Desakan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (8/9/2011).

Sebagaimana diketahui, Munir dibunuh dengan racun dalam penerbangan pesawat GA 974, 7 September 2004. Meski Pollycarpus Budihari Priyanto dan Indra Setiawan dari Garuda Indonesia kemudian dipenjarakan, hingga kini bagian inti kasus ini masih penuh misteri.

Poengky Indarti menilai, setelah berselang tujuh tahun, masih belum dikuak siapa sebenarnya aktor-aktor yang terlibat dalam pembunuhan itu. Setelah mendapat laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru tidak membuka kasus ini ke publik, tetapi menyerahkan kepada bawahannya.

Padahal, laporan itu menduga ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN). "Tidak ada iktikad baik pemerintah untuk menuntaskan kasus tersebut. Ini ironis, mengingat pada awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji mengungkap kasus ini sebagai the test of our history," katanya.

Sekadar mengingat, TPF telah menyimpulkan, pembunuhan Munir dalam penerbangan pesawat GA 974, 7 September 2004, disebabkan oleh pemufakatan jahat yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan Garuda dan BIN.

Pemufakatan itu melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai aktor lapangan, aktor turut serta, aktor perencana, dan inisiator. Pembunuhan Munir diduga kuat berhubungan dengan aktivitas Munir dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan demokrasi, termasuk kritiknya berkaitan dengan peran badan intelijen.

"Harapan saya, kasus ini diungkap tuntas dan tidak diperlakukan diskriminatif. Siapa pun pelakunya, harus dihukum! Kasus Munir ini jadi contoh, jika orang sekaliber Munir saja penanganan kasusnya bisa dimainkan, apalagi dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas apa-apa. Ketidakadilan akan terus terjadi di Indonesia dan para pelakunya akan bisa melakukan kejahatan lagi!" kata Poengky.