Libya Pasca-Resolusi PBB

Dalam hal ini Resolusi PBB ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi mampu memberikan dukungan moral bagi kalangan oposisi dalam melanjutkan misi revolusi, tetapi di sisi lain juga bisa jadi senjata ampuh bagi Khadafy untuk menutup-nutupi kebiadabannya. Faktanya, sejauh ini Khadafy mampu menjadikan Resolusi PBB momentum untuk membuktikan kepada dunia bahwa dirinya adalah korban politik asing. Sementara itu, Khadafy masih terus menyerang oposisi dengan sangat sadis, khususnya di wilayah timur Libya.

Maka, tentara koalisi harus mempertimbangkan efektivitas serangan ke Tripoli, terutama dalam rangka menghancurkan pertahanan militer Khadafy, baik pertahanan darat, udara, maupun laut dalam waktu tak terlalu lama. Ini penting dalam rangka mempermudah jalan bagi kalangan oposisi mewujudkan mimpi perubahan ke arah sistem pemerintahan demokratis.

Bagi kubu oposisi, hidup di bawah rezim Khadafy adalah mimpi buruk. Khadafy tak hanya menggunakan kekayaan Libya seperti minyak yang melimpah ruah untuk memperkaya diri dan keluarganya, tetapi juga membungkam kubu oposisi dengan tindakan yang sangat barbar dan brutal. Demi mempertahankan kekuasaan, Khadafy menghalalkan segala cara meskipun dengan cara membunuh warga sipil.

Era baru

Harapan kubu oposisi pasca-Resolusi PBB adalah lahirnya era baru Libya, yaitu demokrasi dan tanpa kekerasan. Harapan ini tak semudah membalikkan kedua tangan karena sejak 1969 Libya hidup dalam bayang-bayang sistem totalitarian, tanpa konstitusi dan tanpa oposisi. Di samping itu, ada sekitar 120 klan yang sudah membentuk konfigurasi politik akibat sistem yang sudah dikukuhkan Khadafy.

Namun, satu hal yang menggembirakan adalah Libya punya kaum muda terpelajar lulusan sejumlah kampus terkemuka, baik di Barat maupun Timteng. Jumlah mereka kurang lebih 24.000 orang, yang sedari awal terlibat dalam gerakan revolusi melawan Khadafy. Mereka punya kepercayaan politik sangat tinggi, bahwa dengan kekayaan minyak Libya saat ini, mereka mampu membangun negara yang jauh lebih maju dan berkeadilan jika demokrasi benar-benar dipraktikkan dengan baik.

Jalan menuju demokrasi bukan hal mustahil. Mesir sudah memulai dengan langkah awal sangat meyakinkan, yaitu menyiapkan konstitusi yang menjamin keseimbangan institusi politik, hak sipil, dan kebebasan masyarakat sipil. Langkah ini harus jadi agenda oposisi Libya pasca-Resolusi PBB. Jika tidak, Libya akan jatuh ke tangan totalitarian baru, sebagaimana yang terjadi 42 tahun lalu.

Zuhairi Misrawi Analis Politik dan Pemikiran Timteng