TAJUK RENCANA

PR Setelah Sepak Bola

Rabu, 29 Desember 2010, malam akan menjadi penentu nasib Tim Nasional Indonesia. Berhasil atau gagalkah mereka menjawab harapan publik?

Seratusan ribu penonton dan bahkan jutaan penonton televisi akan menjadi saksi apakah Tim Nasional Indonesia bisa memberikan sesuatu yang diharapkan bangsa ini: juara Piala AFF 2010. Namun, apa pun hasilnya, berhasil atau gagal, kehidupan keseharian harus terus bergerak.

Selama dua pekan terakhir, penampilan Tim Nasional telah membuat kita semua lupa akan masalah bangsa. Kita seakan dilepaskan dari hiruk-pikuk politik, hukum, ekonomi, dan bencana. Karena itu, seusai laga final di kandang sendiri, realitas sejati akan kembali dihadapkan pada kita semua. Pekerjaan rumah ada di depan kita.

Sepak bola telah menunjukkan wujud nasionalisme kita. Masalahnya, bagaimana energi positif masyarakat ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai problematika bangsa: masalah di bidang politik (pembahasan paket undang-undang politik), hukum (pemberantasan korupsi), sosial (penanganan kemiskinan), ekonomi (problem pengangguran atau bahan bakar minyak), ataupun penanganan korban bencana Wasior, Mentawai, dan Merapi.

Tiga hari menjelang tutup tahun 2010, kita angkat kembali jajak pendapat harian ini Senin (27/12). Sebuah kesimpulan didapat, besarnya kekecewaan masyarakat pada semua level institusi pemerintah, lembaga perwakilan, penegak hukum, dan sosok pemimpinnya.

Inilah pekerjaan rumah. Turunnya kepercayaan publik hampir pada semua institusi negara. Apakah itu gejala mengkhawatirkan? Ya! Kita mengkhawatirkan gejala merosotnya kewibawaan negara atau aparat negara atau lembaga perwakilan, mengakibatkan rakyat mengambil langkah sendiri. Gejala main hakim sendiri sudah terjadi di beberapa tempat, dan itu adalah tindakan antidemokrasi dan membahayakan demokrasi.

Kita juga angkat hasil jajak pendapat harian ini mengenai buruknya persepsi publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) yang sudah berada pada angka di atas 70 persen. Hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih dipersepsi baik oleh 46 persen publik. Awalnya kita berharap terpilihnya Jenderal (Pol) Timur Pradopo sebagai Kapolri, Basrief Arief sebagai Jaksa Agung, dan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK akan mampu meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap penegak hukum. Namun, kenyataannya belumlah demikian.

Atas dasar itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diberi mandat 62 persen dalam Pemilu 2009 perlu mengambil langkah signifikan memperbaiki citra lembaga penegak hukum, termasuk kementerian lain. Berbagai kasus yang mandek, melenggangnya Gayus Tambunan dari Rutan Brimob, penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch Tama Langkun, patutlah mendapatkan perhatian Presiden untuk disegerakan penuntasannya.

***