RUU Persulit Posisi Israel

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga menegaskan tak akan ada pembicaraan damai dengan Israel jika Jerusalem Timur diduduki terus.

Proses perundingan damai Israel-Suriah, yang difasilitasi Turki, bubar akhir 2008. Sementara proses perundingan damai terbaru Israel-Palestina macet akhir September, hanya tiga pekan sejak perundingan yang disponsori AS itu dimulai.

Perundingan macet karena Israel menolak tuntutan Palestina dan AS agar Israel memperpanjang moratorium pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat.

Netanyahu setuju memperpanjang moratorium itu selama 90 hari, tetapi ditentang keras rekan koalisinya di Pemerintah Israel, yang ingin Jerusalem Timur dibebaskan dari moratorium itu.

Mengancam demokrasi

Usulan RUU referendum ini sebenarnya sudah muncul sejak lebih dari sepuluh tahun silam. Namun, kabinet Israel selalu menghentikan prosesnya karena khawatir UU itu akan menghalangi proses perdamaian Timur Tengah.

Saat ini banyak anggota parlemen Israel menentang rencana konsesi teritorial dalam perundingan damai dan rata-rata skeptis terhadap prospek perdamaian di Timur Tengah. Kondisi tersebut diduga akan memicu debat emosional dalam proses pengesahan RUU tersebut.

Anggota parlemen Einat Wilf dari salah satu partai koalisi pemerintah, Partai Buruh, berpendapat, UU referendum itu akan merusak demokrasi di Israel. ”Misalnya, parlemen sudah mengesahkan UU dan sebuah referendum membatalkan pengesahan itu, apa artinya parlemen?” ungkap Wilf. (AP/DHF)