RUU Persulit Posisi Israel

jerusalem, senin - Posisi Pemerintah Israel dalam proses perdamaian di Timur Tengah makin terjepit. Hal tersebut terkait dengan rencana pengesahan rancangan undang-undang referendum yang baru oleh parlemen Israel, Senin (22/11) di Jerusalem. Menurut rancangan undang-undang itu, Israel hampir tak dimungkinkan mundur dari dua wilayah sengketa.

Jika rancangan undang-undang (RUU) tersebut jadi disahkan, siapa pun perdana menteri Israel harus mendapat dukungan 80 suara dari total 120 anggota parlemen untuk bisa mundur dari Jerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan. Apabila dukungan parlemen tidak diperoleh, Pemerintah Israel harus menggelar referendum nasional untuk mendapatkan dukungan.

Jerusalem Timur adalah salah satu kunci perdamaian dengan Palestina, sementara Dataran Tinggi Golan adalah faktor utama proses perdamaian dengan Suriah. Kedua wilayah tersebut direbut Israel pada Perang Enam Hari 1967. Israel kemudian menduduki dua wilayah tersebut hingga kini, meski tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Baik Suriah maupun Palestina menuntut dua wilayah tersebut dikembalikan kepada mereka sebagai syarat dasar perjanjian perdamaian dengan Israel. Jadi, andai kata ada seorang PM Israel yang berhasil menandatangani perjanjian damai dengan Palestina ataupun Suriah, ia belum tentu bisa mengimplementasikan perjanjian tersebut di dalam negeri.

Kabinet PM Benjamin Netanyahu turut mendukung pengesahan UU referendum tersebut. ”Ini adalah legislasi yang dramatis bagi rakyat dan negara Israel. UU itu menuntut perdamaian harus terjadi antar-rakyat, tak hanya antarpemimpin (negara),” ungkap Yariv Levin dari Partai Likud, partai asal Netanyahu.

Kunci perdamaian

Saat ini sebagian besar rakyat Israel cenderung menentang rencana mundurnya Israel dari dua wilayah tersebut.

Jerusalem Timur menjadi rebutan karena di situ tempat-tempat suci tiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi, berada. Palestina menetapkan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Sementara Golan dianggap penting karena lokasinya yang strategis dan memiliki sumber-sumber air yang vital.

”Mau pakai referendum atau tidak, jika dalam waktu dekat ini Israel ingin berdamai dengan bangsa Arab dan Palestina, mereka harus mundur dari Jerusalem dan Dataran Tinggi Golan,” kata Saeb Erekat, negosiator perundingan damai Palestina. Pihak Suriah belum memberi reaksi resmi atas RUU Israel ini.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga menegaskan tak akan ada pembicaraan damai dengan Israel jika Jerusalem Timur diduduki terus.

Proses perundingan damai Israel-Suriah, yang difasilitasi Turki, bubar akhir 2008. Sementara proses perundingan damai terbaru Israel-Palestina macet akhir September, hanya tiga pekan sejak perundingan yang disponsori AS itu dimulai.

Perundingan macet karena Israel menolak tuntutan Palestina dan AS agar Israel memperpanjang moratorium pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat.

Netanyahu setuju memperpanjang moratorium itu selama 90 hari, tetapi ditentang keras rekan koalisinya di Pemerintah Israel, yang ingin Jerusalem Timur dibebaskan dari moratorium itu.

Mengancam demokrasi

Usulan RUU referendum ini sebenarnya sudah muncul sejak lebih dari sepuluh tahun silam. Namun, kabinet Israel selalu menghentikan prosesnya karena khawatir UU itu akan menghalangi proses perdamaian Timur Tengah.

Saat ini banyak anggota parlemen Israel menentang rencana konsesi teritorial dalam perundingan damai dan rata-rata skeptis terhadap prospek perdamaian di Timur Tengah. Kondisi tersebut diduga akan memicu debat emosional dalam proses pengesahan RUU tersebut.

Anggota parlemen Einat Wilf dari salah satu partai koalisi pemerintah, Partai Buruh, berpendapat, UU referendum itu akan merusak demokrasi di Israel. ”Misalnya, parlemen sudah mengesahkan UU dan sebuah referendum membatalkan pengesahan itu, apa artinya parlemen?” ungkap Wilf. (AP/DHF)