Jepang Ingatkan China

Tokyo, Jumat  - Perdana Menteri Jepang Naoto Kan, Jumat (1/10) di Tokyo, menyatakan prihatin dengan peningkatan aktivitas maritim dan pengembangan pertahanan China yang tidak transparan. Kan meminta China agar bertanggung jawab penuh sebagai bagian dari komunitas dunia.

Pernyataan Kan tersebut disampaikan dalam pidato di parlemen Jepang, walau ketegangan antara Jepang dan China mulai mereda. China telah membebaskan tiga dari empat warga Jepang yang ditahan karena tuduhan mengambil gambar instalasi militer China tanpa izin.

”Kebangkitan China beberapa tahun terakhir ini memang luar biasa. Namun, kami prihatin dengan penguatan kemampuan pertahanan China yang tidak transparan dan peningkatan aktivitas maritim mulai dari Samudra Hindia sampai Laut China Timur,” ungkap Kan.

Kan juga mengharapkan peran dan tindakan China yang sewajarnya, sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab. ”Kalau ada masalah antara Jepang dan China, penting bagi kita sebagai tetangga untuk menanggapi (masalah itu) dengan tenang,” tutur Kan, yang mengkritik halus reaksi keras China dalam kasus penahanan kapten kapal China oleh Jepang, 7 September.

PM Kan menghadapi dilema di dalam negeri saat harus menangani krisis diplomatik terburuk dengan China dalam beberapa tahun terakhir itu. Di satu sisi ia ingin memperbaiki hubungan dengan China dan menjaga citra Jepang sebagai negara pasifis.

Namun, di sisi lain, ia harus menghadapi kemarahan rakyat Jepang, yang sensitivitas nasionalismenya terganggu dengan sikap keras China terhadap kasus tersebut. Media massa, partai oposisi, bahkan anggota parlemen dari partai Kan sendiri mengkritik keputusan Pemerintah Jepang melepas kapten kapal China dan menyebut Jepang telah gagal berdiplomasi.

Untuk menjawab kritik itu, pihak Kan menegaskan telah mengambil langkah yang benar dan berulang kali menolak klaim China atas Kepulauan Senkaku dengan mengatakan ”tidak ada masalah teritorial” dengan China dalam kasus tersebut.

Diplomasi lebih aktif

Di hadapan parlemen, Jumat, Kan juga mengusulkan agar Jepang menerapkan kebijakan pertahanan dan diplomasi yang lebih aktif untuk menghadapi kondisi ketidakpastian dan instabilitas yang terjadi di sekitar Jepang.

Menurut Kan, Jepang akan mengeluarkan kebijakan pertahanan baru, Desember mendatang. Kebijakan pertahanan yang direvisi itu, lanjut Kan, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan yang benar-benar efektif dan berguna, yang lebih sesuai dengan era baru.