Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa WNI yang Divonis Mati di Malaysia?

Kompas.com - 27/08/2010, 14:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berikut data tiga WNI, yakni Ruslan alias Parlan Bin Dadeh, Tarmizi Bin Yakob, dan Bustamam Bin Bukhari yang telah divonis hukuman mati oleh Pemerintah Malaysia.

Ruslan alias Parlan Bin Dadeh Nomor Banduan: 10,308,630 Penjara: Kajang Tempat Tanggal Lahir: Meunasah, Tumpok, Barong Blang, Bladeh, Bireun, 1973 Alamat di Indonesia: Tumpok, Baroh Blang, Bladeh, Bireun Paspor/ID: tidak ada keterangan Tanggal penangkapan: 8 November 2000 Jenis kasus: Membawa 436,2 gram ganja Dadah 39 B Mahkamah: Rayuan sudah tolak, naik Makamah Persekutuan Sidang terakhir: 29/3/2006 ditolak oleh Mahkamah

Tarmizi bin Yakob Nomor Banduan: 10605 Penjara: Kajang Tempat Tanggal Lahir: Bireun, 1976 Alamat di Indonesia: Desa Cerucok Barat, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun Paspor/ID: tidak ada keterangan Tanggal penangkapan: - Jenis kasus: 39 B (ADB) 3000 gram ganja Dadah Mahkamah: Mahkamah Kuala Lumpur Sidang terakhir: 25 Desember 2004

Bustamam Bin Bukhari (Nama Passport) alias Muliadi (Nama Asli) Nomor Baduan: 524897/100011208 Penjara: Kajang Tempat Tanggal Lahir: Samalanga, 1973 Alamat di Indonesia: Desa Rem Baroh, Kecamatan Samalanga Paspor/ID: tidak ada keterangan Tanggal penangkapan: - Jenis kasus: 39 B (ADB) 3000 gram ganja Dadah Mahkamah: Mahkamah Rayuan (ditolak) Sidang terakhir: Room 1, 4th floor, Wisma Ann Koai, (old MCA Bldg) 67, Jl. Ampong, KL

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com