Situasi Somalia Dorong Aksi di Asia

SINGAPURA, SENIN - Maraknya aksi perompakan di lepas pantai Somalia dan sekitar Teluk Aden, serta keberhasilan para perompak mendapatkan uang tebusan dari aksinya, bisa mendorong maraknya lagi aksi-aksi perompakan di perairan Asia, khususnya sekitar Selat Malaka.

”Saya yakin banyak penjahat dan jaringan kejahatan di Asia menyaksikan peristiwa-peristiwa di Somalia dengan perhatian yang besar,” ungkap Noel Choong, Ketua Pusat Pelaporan Perompakan Biro Maritim Internasional, Senin (24/11) di Kuala Lumpur.

Selat Malaka yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia, yang dilayari lebih dari 70.000 kapal tahun 2007, termasuk kapal-kapal yang memasok sekitar 80 persen kebutuhan energi bagi Jepang dan China.

Perompakan di selat itu pada tahun 2005 menjadi sangat serius sehingga pernah dimasukkan sebagai zona risiko perang. Akibatnya, biaya asuransi kapal yang lewat selat itu pun sangat tinggi.

Akan tetapi, upaya terkoordinasi yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mengatasi perompakan telah membantu menurunkan jumlah serangan di selat itu sepanjang tahun ini.

”Para perompak Somalia mendapatkan begitu banyak uang dan menghadapi risiko sangat kecil. Setiap kali Anda mempunyai sebuah aktivitas berisiko rendah tetapi pendapatannya besar, hal itu akan mendorong para penjahat.

Data yang dikumpulkan Pusat Informasi Kesepakatan Kerja Sama Regional untuk Perang Melawan Perompakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal-kapal di Asia (ReCAAP), yang berbasis di Singapura, menunjukkan kecenderungan umum menurunnya perompakan di kawasan ini sejak tahun 2003.

Namun, India, Vietnam, dan Filipina melihat meningkatnya serangan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun 2007. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah serangan di sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura terjadi, dengan target utama kapal penarik tongkang.

Bantu pendanaan

Untuk pengamanan Selat Malaka, The Nippon Foundation, yayasan yang berbasis di Tokyo yang menanggung sepertiga biaya pemeliharaan bantuan navigasi di Selat Malaka, meminta agar pemilik kapal membantu meringankan beban negara-negara yang memiliki wilayah di Selat Malaka, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.