Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB Tak Ada Alasan Tolak Palestina

Kompas.com - 17/09/2011, 22:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 20 September tidak punya alasan lagi untuk tidak mendukung Palestina sebagai anggota. Ancaman veto Amerika Serikat harus ditentang karena mengingkari janji-janji Presiden Barack Obama saat pidato di Mesir pada 2009 maupun di Sidang Umum PBB pada 2010.

"Diperkirakan 2/3 negara anggota PBB bersikap mendukung meski bisa berubah akibat tekanan AS dan Israel. Indonesia sebagai Ketua ASEAN, pelopor GNB, dan anggota OKI harus ambil peran penting dalam memastikan dukungan terhadap keanggotaan Palestina sebagai negara," sebut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq lewat siaran persnya, Sabtu (17/9/2011) malam.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia sejak era Soekarno sudah jelas tegas tentang Palestina. "Ini amanat konstitusi yang antikolonialisme. AS harus malu terhadap dunia jika bersikeras memveto usul keanggotaan negara Palestina di PBB," sebut Mahfudz.

Mahfudz juga menyebutkan, Presiden Obama pada tahun 2010 di Majelis Umum PBB, secara mengejutkan berpidato bahwa "Saat kita kembali di tahun depan, kita dapat menyepakati masuknya anggota baru dari PBB, yaitu Palestina Merdeka, Berdaulat yang berdampingan dengan Israel secara damai."

Rencana veto AS menunjukkan bahwa sebagai negara adidaya, AS tidak berkutik terhadap tekanan Israel. Jika benar-benar dilakukan, AS akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kampiun demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com