Israel Terima Penyelidikan Internasional

WASHINGTON, KOMPAS.com — Para pejabat Israel, Jumat (11/6/2010), mengatakan, mereka akan menerima partisipasi internasional dalam penyelidikannya terhadap serbuan ke kapal Turki yang menuju Gaza, 31 Mei lalu.

Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), Michael Oren, mengatakan, negaranya akan mengumumkan dalam beberapa hari mendatang komposisi komisi itu yang dibentuk untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam kapal yang mencoba membawa bantuan ke Gaza itu. Para pejabat Israel, yang tak mau disebut jati dirinya karena sensitivitas diplomatik masalah itu, mengatakan kepada CNN bahwa akan ada partisipasi internasional dalam penyelidikan tersebut, tetapi tidak dapat mengonfirmasikan spekulasi bahwa AS akan menjadi bagian dari penyelidikan.

AS terus berbicara dengan Israel tentang kemungkinan partisipasi AS, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, PJ Crowley, kepada wartawan, Jumat. Ketika ditanya apakah AS akan mendukung sebuah resolusi PBB yang menyerukan penyelidikan yang dipimpin PBB, Crowley mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya resolusi yang akan diperkenalkan di PBB minggu depan."

Sejumlah negara telah mendesak agar Israel mengizinkan PBB untuk menyelidiki kasus itu. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Kamis di Washington, menyerukan sebuah komisi penyelidikan internasional dengan mengatakan, "Israel tidak bisa menyelidiki dirinya sendiri."

Crowley mengatakan, Washington mendukung penyelidikan yang dipimpin Israel, tetapi juga terbuka dan berdiskusi dengan Israel tentang potensi di mana masyarakat internasional dapat berpartisipasi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri itu mengatakan, "AS percaya ini harus tidak memihak, harus kredibel, dan partisipasi internasional dalam beberapa cara dapat meningkatkan hasilnya dan dukungan bagi penyelidikan itu."

Dalam sebuah pidato pada hari Jumat di Washington, Duta Besar Israel mengatakan, Israel telah terlibat dalam diskusi serius dengan AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dua anggota Kuartet "Timur Tengah" lainnya, yaitu Uni Eropa dan Rusia, tentang cara untuk memberikan lebih banyak bantuan bagi warga sipil di wilayah Palestina yang dikuasai Hamas, yang dianggap AS dan Israel sebagai sebuah organisasi teroris. Setiap pemberian bantuan, kata Oren, juga harus menyediakan cara untuk menjamin keamanan Israel dari senjata yang mungkin diselundupkan ke Gaza.