Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuota Haji Dikurangi, Kemenag Harus Lobi Arab

Kompas.com - 13/06/2013, 21:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII DPR, Raihan Iskandar, mendesak pemerintah untuk melakukan lobi dengan pemerintah Arab Saudi terkait pemangkasan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 20 persen. Lobi ini merupakan bentuk perjuangan pemerintah terhadap calon jemaah haji sekaligus menutup potensi pengendapan biaya yang telanjur dilunasi.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa kuota haji seharusnya sesuai dengan rasio kuota haji, yaitu 1 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, kuota haji Indonesia seharusnya sekitar 237.000 jiwa karena jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 237 juta jiwa. Akan tetapi, faktanya Indonesia hanya mendapat kuota sebesar 211.000 jiwa di 2013. Jumlah tersebut akan menyusut sekitar 42.000 jiwa bila nantinya jadi dipangkas 20 persen sesuai imbauan dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi.

"Dikurangi 20 persen, berarti hanya 168.800 yang dapat berangkat haji," kata Raihan dalam pernyataan tertulis, Kamis (13/6/2013).

Hingga 12 Juni 2013, kata Raihan, sebanyak 185.000 orang telah melunasi biaya ibadah haji. Dengan begitu, ada sekitar 16.200 orang yang sudah melunasi kewajiban, tetapi terancam tidak bisa berangkat haji tahun ini. Jika diasumsikan rata-rata biaya haji Rp 32 juta per jiwa, ada sekitar Rp 518 miliar total dana haji yang terancam mengendap. Karena itu, Raihan mendesak pemerintah untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar tidak mengurangi kuota haji Indonesia.

"Jika akhirnya pengurangan tetap dilakukan, perlu dibentuk tim investigasi untuk mengawasi dana yang terancam mengendap tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jemaah haji 2013 sebanyak 20 persen. Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, kebijakan ini juga berlaku untuk jemaah haji dari seluruh dunia. Pengurangan ini berkaitan keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com