Ada Syarat Hadapi MEA

Makassar, Kompas - Indonesia siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada akhir tahun 2015 jika infrastruktur dan pendanaan di kawasan Indonesia timur diperkuat. Syaratnya, bank harus berani lebih banyak menyalurkan kredit nonkonsumtif di kawasan tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan seusai membuka Sarasehan Ekonomi, Senin (8/4), di Makassar, Sulawesi Selatan. ”Kawasan timur menjadi pilar utama perekonomian karena menghasilkan sejumlah komoditas strategis seperti batubara dan rotan,” katanya.

Selain itu, kawasan Indonesia timur memiliki luas 1.230 kilometer atau 68 persen total luas wilayah Indonesia. Meski luas, penduduknya hanya sekitar 20 persen dari total penduduk Indonesia. Dari segi investasi, penanaman modal di kawasan Indonesia timur baru 15 persen dari total nilai realisasi penanaman modal secara nasional.

Padahal, dalam pelaksanaan MEA, perdagangan antarnegara ASEAN menjadi lebih bebas dan mudah. Apabila tidak siap, Indonesia hanya akan menjadi pasar terbesar, apalagi selama ini neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya mayoritas defisit.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang mengatakan, Sulsel kaya akan komoditas bahan pangan seperti beras, jagung, rumput laut, dan kakao. Namun, Sulsel masih membutuhkan infrastruktur transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

”Sekarang kami sangat mendambakan jalur kereta api, terutama dari Makassar sampai Manado,” ujarnya.

Sebelum mengikuti sarasehan ekonomi, Gita mengunjungi kantor PT Pelabuhan Indonesia IV dan bertemu dengan para pelaku usaha di bidang pelayaran. Sekretaris Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia atau INSA Makassar, Hamka, mengungkapkan, ada 17 perusahaan pelayaran lokal di Makassar tahun 2005 dan berkurang menjadi 9 perusahaan pada tahun ini karena ketimpangan perekonomian di barat dan timur Indonesia.

”Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan, tetapi ujung-ujungnya perlu pendanaan,” kata Gita. Oleh karena itu, perbankan harus mulai mendorong pendanaan, baik di sektor maritim dan non-maritim untuk menaikkan volume perdagangan.

Menurut Gita, sejak krisis ekonomi pada 1998, para bankir trauma dan mulai selektif dalam menyalurkan kredit. Saat ini, baru 20 persen penduduk dari total populasi di Indonesia yang memiliki akses pendanaan dari bank. Namun, sebagian besar kredit yang dikucurkan masih berupa kredit konsumtif yang mudah dikelola, seperti kredit sepeda motor, mobil, atau rumah.

Padahal, pertumbuhan kredit secara nasional di atas 25 persen setiap tahun. ”Seharusnya, masyarakat punya kemudahan mengakses pendanaan untuk membangun tempat usaha atau kapal,” kata Gita. (DEN)