AS Diancam Serangan Nuklir Korut

SEOUL, KAMIS - Korea Utara, Kamis (7/3), meningkatkan retorikanya dengan mengancam akan menyerang Amerika Serikat lebih dulu dengan senjata nuklir. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, negaranya akan menyerang AS sebelum AS menggunakan senjata nuklirnya untuk menyerang Korut.

Ancaman itu disampaikan menyusul kemarahan Korea Utara (Korut) atas rencana pemberian sanksi tambahan lebih berat oleh Dewan Keamanan (DK) PBB dan terkait latihan militer gabungan Amerika Serikat (AS)-Korea Selatan (Korsel).

Korut menuduh latihan gabungan itu sebagai persiapan perang nuklir di Korea. ”Karena AS sedang bersiap mengobarkan perang nuklir, kami akan menggunakan hak kami untuk melakukan serangan pencegahan terhadap markas besar para agresor,” kata jubir itu seperti dikutip kantor berita KCNA.

Meski demikian, ancaman itu diyakini hanya sebatas retorika yang sulit diwujudkan. Korut diyakini belum punya kemampuan membuat hulu ledak nuklir.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Kim Min-seok, menyatakan, saat ini Korut tengah menyiapkan latihan perang gabungan besar-besaran, yang melibatkan ketiga matra angkatan bersenjatanya.

”Mengingat latihan perang seperti itu bisa saja sewaktu-waktu berubah menjadi aksi provokasi, kami terus berupaya mengawasi sekaligus memperkuat persiapan yang kami punya,” ujar Kim.

Kepada kantor berita Yonhap, Kementerian Pertahanan Korsel juga memastikan Korut telah menerapkan zona larangan terbang dan berlayar di wilayahnya. Hal itu mengindikasikan adanya rencana militer Korut menggelar latihan penembakan rudal.

Sanksi terbaru

Sementara itu, semua anggota DK PBB menyepakati sanksi keempat terhadap Korut dalam pemungutan suara di New York, Kamis. Sanksi itu dijatuhkan untuk menghukum Korut atas uji coba bom nuklirnya, bulan lalu.

Resolusi DK PBB Nomor 2094 itu didukung penuh 15 anggota DK PBB, termasuk sekutu dekat Korut, China. Rancangan resolusi baru itu bahkan diusulkan AS dan China, awal pekan ini.

Sanksi baru itu menyasar para diplomat Korut dengan memblokir pengiriman uang dan akses barang-barang mewah. Resolusi itu juga membekukan aset 3 orang dan 2 perusahaan yang terkait dengan militer Korut.

Dari Canberra dilaporkan, Pemerintah Australia menolak rencana Pyongyang membuka kembali kedutaan besarnya di ”Negeri Kanguru” itu. Tahun 2002, Korut membuka kedutaan besarnya di Canberra, tetapi menutupnya pada 2008 dengan alasan kesulitan keuangan.

Korut kemudian berencana membuka kembali kedutaan besar itu. Akan tetapi, menurut Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, pihaknya menolak rencana itu sampai batas waktu yang belum ditentukan. ”Untuk sementara permohonan itu belum akan kami tindak lanjuti. Namun, itu bukan berarti kami menelantarkan (permohonan) itu,” ujar Carr, Kamis.(AP/REUTERS/BBC/DWA)