PBB: Operasi Militer di Mali Bisa Digelar

NEW YORK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan Dewan Keamanan PBB seharusnya menyetujui operasi militer terhadap kelompok militan Islam yang menguasai wilayah utara Mali.

Namun, lanjut Ban, opsi operasi militer ini hanya bisa dilakukan jika negara-negara Afrika bisa menjawab pertanyaan mendasar atas usulan pengerahan kekuatan militer itu.

"Saya sangat memahami jika intervensi militer ini di utara Mali ini tidak dilakukan dengan baik, maka justru akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah rapuh dan menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia," kata Ban.

"Pertanyaan mendasar adalah bagaimana pasukan ini akan dipimpin, bertahan, dilatih, dipersenjatai dan dibiayai. Pertanyaan-pertanyaan ini yang belum terjawab," ujar Ban.

Operasi militer, kata Ban, adalah upaya terakhir yang harus dilakukan menghadapi kelompok garis keras yang kini menguasai wilayah utara Mali.

"Namun, sebelum tahap itu tercapai, fokus kita tetap pada upaya dialog politik yang bertujuan untuk membentuk konsensus nasional di sekitar peta jalan untuk transisi pemerintahan," tandas Ban.

Ban mengatakan jika pandangan internasional bisa disatukan maka Dewan Keamanan bisa memberikan mandat selama satu tahun untuk 3.300 prajurit yang didukung blok ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) dan Uni Afrika untuk melakukan semua langkah yang dibutuhkan untuk menghadapi kelompok militan.

"Pasukan ini harus bisa membantu pemerintah Mali untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai pemberontak dan membantu mengembalikan persatuan dan integritas terotorial Mali serta mengurangi ancaman teroris dan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi," papar Ban.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas masalah Mali pada 5 Desember mendatang. Sejumlah diplomat mengatakan resolusi terkait penggunaan kekuatan militer di Mali akan selesai akhir tahun ini.

Operasi militer kemungkinan akan dilancarkan sebelum September tahun depan untuk mempersiapkan pasukan dan menghindari musim hujan yang akan dimulai pada pertengahan Juni hingga Agustus. Pasukan PBB itu nantinya akan dinamai Pasukan Bantuan Misi untuk Mali (AFISMA).

PBB memastikan tidak mampu membiayai pasukan itu. Para diplomat memperkirakan untuk tahun pertama dibutuhkan biaya minimal 500 juta dollar AS.