Asumsi Harga Minyak Rawan Meleset

Berbagai pihak sejauh ini meminta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan dana penghematan dialihkan untuk sektor infrastruktur.

Pagu anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 274,74 triliun, yang terdiri dari subsidi BBM Rp 193,80 triliun dan subsidi listrik Rp 80,93 triliun. Tahun ini subsidi energi Rp 305,9 triliun terdiri dari subsidi BBM Rp 216,77 triliun dan subsidi listrik Rp 89,1 triliun.

Tidak pasti

Secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono menyatakan, asumsi harga jual minyak Indonesia 100 dollar AS per barrel sangat lemah dan rentan meleset. Alasannya, tahun depan kondisi perekonomian global masih penuh ketidakpastian.

Teorinya, harga ICP turun jika ekonomi memburuk. Artinya, turunnya asumsi ICP mengandaikan memburuknya perekonomian dunia. ”Pertanyaannya, apakah ekonomi dunia tahun depan akan memburuk atau stagnan atau membaik,” kata Tony.

Namun, lanjutnya, meski perekonomian dunia memburuk, harga minyak dunia juga tak serta-merta turun. Faktanya, harga minyak dunia saat ini juga dikendalikan oleh produsen besar.

Jika asumsi ICP meleset, Tony berpendapat, efeknya pasti akan membuat subsidi bengkak, minimal sama seperti tahun ini. Hal yang bisa dipastikan adalah konsumsi BBM akan terus melonjak karena ekonomi tumbuh.

Ekonom senior Bank Pembangunan Asia di Indonesia, Edimon Ginting, di Jakarta, menegaskan, kebijakan pemerintah dalam subsidi BBM memang tak pernah steril dari kepentingan politik. Apalagi pemilu legislatif dan presiden tahun 2014 kian dekat. Namun, pemerintah juga tak bisa terlalu naif mengacuhkan subsidi energi tahun ini yang sudah Rp 305,9 triliun atau 20 persen dari belanja negara.

”Hitung-hitungan politik memang berat, tetapi hitungan-hitungan ekonomi menunjukkan bahwa memang infrastruktur jauh lebih penting daripada subsidi,” ujar Edimon.

Dalam timbangan politik dan ekonomi sedemikian rupa, lanjutnya, pemerintah minimal harus memberikan sinyal keseriusan mengendalikan subsidi BBM. Ini bisa ditempuh dengan program mengerem subsidi yang secara politik bisa diterima masyarakat. Misalnya, dana penghematannya langsung direalokasikan ke pembangunan infrastruktur. (las/bay)