Percepat Bangunan Perdamaian

RENÉ L PATTIRADJAWANE

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Filipina ketika menyetujui kesepakatan damai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Minggu (7/10), adalah menata sejumlah perundingan berikutnya secara damai juga. Kesepakatan damai ini disadari Presiden Benigno ”Noynoy” Aquino III ataupun Ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim sebagai kunci menyelesaikan konflik selama ini.

Kesepakatan kerangka kerja perdamaian kedua belah pihak yang difasilitasi Malaysia merupakan terobosan penting dalam mencari solusi penyelesaian konflik di Kepulauan Mindanao, Filipina selatan. Dan yang menarik, jalan menuju solusi perdamaian ini difasilitasi banyak pihak, termasuk International Contact Group (ICG) yang melibatkan Jepang, Inggris, Turki, dan Arab Saudi, serta empat LSM, yakni Conciliation Resources, The Asia Foundation, Muhammadiyah, dan Pusat Dialog Kemanusiaan (CHD).

Keterlibatan Malaysia sendiri sebagai bagian dari Tim Monitoring International (IMT) yang merupakan upaya bersama dengan Brunei, Norwegia, dan Uni Eropa. Kita sendiri berharap pernyataan kesepakatan kerangka kerja damai yang disampaikan Presiden Aquino akan memberi harapan baru penyelesaian konflik internal suku bangsa Moro, seperti halnya penyelesaian damai di Aceh, dan bisa menyebar ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya dalam situasi serupa.

Tercapainya kerangka kerja damai ini setidaknya didasari pada beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah adanya kecenderungan global untuk mempercepat proses desentralisasi melalui pembentukan otonomi khusus. Otonomi ini memberikan hak yang luas dan penuh menentukan nasib sendiri dalam konteks negara dan nasionalisme Filipina.

Di tengah arus globalisasi, fenomena kemajuan teknologi komunikasi informasi yang memengaruhi hubungan internasional, multi-identitas, perbedaan adat istiadat, ataupun kepercayaan masyarakat di dalam negara-bangsa memberikan peluang yang luas dan mendalam untuk bekerja sama. Konteks ini memberikan kita pemahaman tidak serta-merta politik Islam harus dikaitkan dengan radikalisme dan kekerasan.

Faktor kedua yang tidak kalah pentingnya adalah perselisihan di dalam negara-bangsa, apa pun bentuk dan alasannya, termasuk perbedaan keagamaan, ternyata bisa diselesaikan melalui tekad dan itikad pihak-pihak yang bertikai. Keberanian Presiden Aquino bertekad menyelesaikan tuntutan penentuan nasib sendiri masyarakat Muslim di selatan dalam kerangka negara-bangsa Filipina adalah terobosan baru yang penting.

Konflik di Filipina selatan tidak melulu persoalan perbedaan kepercayaan. Lebih jauh lagi, latar belakang sejarah panjang kembali ke tahun 1565 ketika wilayah yang disebut tanah Bangsamoro di Filipina bagian selatan berada di bawah kekuasaan kolonial Spanyol. Situasi ini terus berlanjut ketika Amerika Serikat menjajah Filipina tahun 1898, dan menjadi bagian dari Filipina setelah kemerdekaan tahun 1946.

Puncak konflik lebih berakar pada gagasan primordial tentang tanah air, indoktrinasi, marjinalisasi sosial, serta sejarah panjang pergeseran penduduk. Undang-undang tanah di Filipina, misalnya, menyebabkan terjadinya pengalihan tanah komunal Bangsamoro kepada pendatang baru karena ketidakmampuan untuk mendaftarkan tanah mereka akibat buta huruf. Tanah yang tidak didaftar dikuasai negara.

Dalam dua tahun terakhir ini, ada beberapa titik konsensus yang disepakati Pemerintah Filipina dan MILF. Salah satu di antaranya yang sangat krusial adalah topik yang terkait dengan lingkup leluhur. Kesepakatan kerangka kerja damai berikutnya adalah menentukan bagaimana lingkup leluhur ini bisa diterapkan di wilayah tengah dan selatan Mindanao di mana penduduk Muslim menjadi minoritas selama empat dekade.

Jalan ke perdamaian memang telah terbuka. Masing-masing pihak menyadari globalisasi dengan berbagai percepatannya sangat dalam memengaruhi berbagai lingkungan secara politik dan ekonomi, termasuk lingkungan konflik. Bagi Pemerintah Filipina dan MILF, perubahan ini berdampak serius terhadap tekad dan itikad perdamaian yang ingin dibangun.