Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerta Api AC Ekonomi, Memanusiakan Pemudik

Kompas.com - 16/08/2012, 09:48 WIB

Jika kebijakan itu dijalankan, pemudik bisa duduk tenang dan nyaman asal memiliki tiket atas namanya sendiri. Diakui, dengan pembatasan jumlah penumpang sesuai kursi, konsekuensinya penumpang KA akan berkurang sekitar 6.000 penumpang.

Namun, dengan kebijakan baru itu, pemudik bisa duduk di kursi dengan enak, tak lagi berdiri, apalagi menggelosor di lantai dasar gerbong beralaskan kardus atau koran.

Untuk membeli tiket, KAI juga memberikan kemudahan. Penumpang tak harus datang ke stasiun untuk antre atau berebut dengan penumpang lain atau calo. Lewat beberapa gerai, KAI menawarkan pembelian tiket secara online.

Saat kereta berjalan, manajemen juga melarang pedagang asongan, apalagi penumpang gelap, masuk ke gerbong kereta yang memungkinkan munculnya aksi kejahatan yang merugikan pemudik. Intinya, semua itu diterapkan manajemen agar pemudik benar-benar bahagia di kampung halamannya.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengapresiasi positif inovasi KAI meningkatkan pelayanan konsumen KA pada Lebaran kali ini. Selain pemberlakuan satu karcis satu tempat duduk, tiket online bisa menjadi pintu masuk perubahan manajemen KA lainnya.

”Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna mendukung inovasi yang sudah dikembangkan. Salah satunya, menghilangkan kesan buruk KA ekonomi yang membayar lebih murah, pelayanan sangat ekonomis, dan selalu terlambat tiba di tempat tujuan,” katanya berkomentar.

Tentu KAI harus berbenah terus-menerus. Seperti yang dikatakan Yanto (31), pemudik asal Boyolali, Jawa Tengah, KAI dinilai masih setengah hati. Sebab, pekerja serabutan yang membeli tiket seharga Rp 160.000 itu masih merasakan keterlambatan keretanya 3 jam tiba di Stasiun Semarang.

Soal keterlambatan, hal itu mungkin memerlukan waktu untuk dibenahi. Akan tetapi, manajemen KAI sekarang sudah memberikan contoh kepada masyarakat dan lembaga pemerintah yang lain: kalau ada niat untuk berubah baik, kita, bangsa Indonesia yang sudah merdeka 67 tahun, pasti bisa...!

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com