Kompas.com - 04/08/2012, 11:23 WIB
Penulis Kistyarini
|
EditorKistyarini

NEW YORK, KOMPAS.com - Majelis Umum PBB mengecam keras pemerintah Suriah dan menuntut transisi politik di negara itu, setelah melalui pemungutan suara di antara 193 anggotanya, di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (3/8/2012).

Pemungutan suara itu menghasilkan 133 suara setuju, 12 menolak, dan 31 abstain, untuk sebuah resolusi terhadap Suriah. Resolusi itu mengungkapkan "keprihatinan yang mendalam" atas meningkatnya kekerasan di Suriah. Meskipun tidak bersifat mengikat, resolusi ini memiliki kekuatan moral yang tinggi.

Resolusi itu juga menyatakan Majelis Umum "mengecam kegagalan Dewan Keamanan melakukan tindakan untuk memastikan pemerintah Suriah kewajibannya."

Menjelang pemungutan suara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, mengingatkan Majelis Umum tentang kekerasan terbaru yang terjadi di Kota Aleppo. Ban juga membandingkan kegagalan bertindak di Suriah dengan kegagalan masyarakat internasional melindungi rakyat dari genosida di Srebrenica, Bosnia, dan Rwanda pada masa lalu.

"Konflik du Suriah merupakan ujian bagi apapun yang diperjuangkan oleh organisasi ini. Saya tidak ingin PBB gagal dalam ujian ini."

Meskipun demikian, resolusi yang dirancang negara-negara Arab itu melunakkan dua syarat pentingnya, yakni tuntutan agar Presiden Bashar al-Assad mundur dan seruan bagi negara-negara lain untuk menjatuhkan sanksi pada Suriah.

Rusia dan China menolak kedua poin tersebut. Pada pemungutan suara Jumat itu, keduanya memilih "menolak", bersama Suriah, Kuba, Iran, Korea Utara, Belarus, Bolivia, Nikaragua, Myanmar, Zimbabwe, dan Venezuela.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Resolusi yang sudah direvisi itu juga menyindir Rusia dan China dengan "menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan" untuk bertindak terhadap Suriah.

Seperti diketahui, kedua negara anggota tetap DK PBB itu memveto resolusi yang memungkinkan tindakan tegas terhadap Suriah.

Rasa frustrasi karena kurangnya aksi itu terlihat jelas. Salah satunya ditunjukkan oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang mengundurkan diri dari tugasnya sebagai utusan PBB-Liga Arab dengan rencana perdamaiannya untuk Suriah.

Sidang Majelis Umum kemarin diwarnai berbagai tuduhan terkait kegagalan misi Annan.

Resolusi itu mendukung "tuntutan Annan bahwa langkah pertama untuk menghentikan kekerasan harus diambil oleh pemerintah Suriah."

Resolusi tersebut mengecam serangan terhadap anak-anak oleh pemerintah, aparat intelijen militer, serta milisi Suriah dan mengecam meningkatnya penggunaan senjata berat oleh militer.

Menanggapi resolusi itu, Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Ja'afari menyebut sponsor utama resolusi itu - Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain - sebagai "oligarki yang zalim".

"Rancangan resolusi itu tidak akan berdampak apapun. Itu hanya sepotong drama," katanya kepada wartawan usai pemungutan suara.

Sementara itu Wakil Dubes Iran Eshagh Alehabib menilai resolusi itu "sepihak."

Sehari sebelumnya, Kamis (3/8/2012), Dubes Rusia Vitaly Churkin menegaskan, dia tidak bisa mendukung resolusi Majelis Umum yang "sangat tidak berimbang dan sepihak." Katanya, negara-negara yang mendukung resolusi itu memasok kelompok-kelompok oposisi dengan senjata.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.