Kompas.com - 18/07/2012, 10:52 WIB
Penulis Kistyarini
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Perdana Menteri Thailand yang kini menjadi pelarian, Thaksin Shinawatra, menyatakan bahwa amnesti adalah "kunci rekonsiliasi".

"Setiap orang mengatakan hal yang sama, bahwa rekonsiliasi harus mencakup amnesti," katanya dalam sebuah diskusi di Strategic Review Forum di Jakarta, Selasa (17/7/2012) malam. "Dan sudah terlambat bagi Thailand untuk mewujudkan rekonsiliasi."

"Jika Anda belajar untuk mengampuni, itulah satu-satunya kunci, itulah kunci rekonsiliasi. Saya mendesak semua pihak di Thailand untuk mengampuni," kata Thaksin.

Juni lalu, Pemerintah Thailand mengatakan menunda pemungutan suara di parlemen untuk proposal "rekonsiliasi" yang kontroversial, yang memicu ketegangan politik di negara kerajaan itu.

Rancangan undang-undang itu ditentang oleh anggota partai oposisi yang khawatir akan digunakan untuk memberi amnesti kepada Thaksin, yang digulingkan oleh militer pada kudeta 2006.

Mantan taipan telekomunikasi itu kini tinggal di Dubai untuk menghindari hukuman penjara dalam perkara korupsi. Dia dicintai warga pedesaan dan kaum miskin Thailand karena kebijakan-kebijakannya yang populis saat masih berkuasa. Sebaliknya, dia menjadi politisi paling dibenci kalangan elite yang menilainya membahayakan kerajaan.

Adik Thaksin, Yingluck Shinawatra, kini menjadi Perdana Menteri Thailand, setelah partainya memenangi pemilihan umum tahun lalu.

Salah satu poin dalam RUU, yang bertujuan mengamandemen konstitusi kerajaan, membuat marah para pendukung kerajaan yang berpendapat RUU merupakan upaya untuk melemahkan kerajaan.

Pengadilan Konstitusi Thailand pada Jumat (13/7/2012) menyatakan bahwa gugatan terhadap rencana partai Yingluck untuk mengamandemen konstitusi adalah tidak berdasar. Perlu diketahui, konstitusi itu dibuat oleh junta militer yang mendongkel Thaksin.

Thaksin sendiri membantah keinginannya kembali ke Thailand itu terkait dengan putusan Pengadilan Konstitusi. "Saya pikir Pengadilan Konstitusi tidak ada hubungannya dengan apakah saya pulang atau tidak," katanya. "Kami ingin melihat konstitusi diamandemen secara demokratis."

Mei lalu, ribuan pengunjuk rasa kaum royalis "Kaus Kuning" memblokade parlemen untuk mencegah wakil rakyat bersidang tentang rencana rekonsiliasi.

Pada 2010, demonstrasi besar-besaran para pendukung Thaksin "Kaus Merah" menentang pemerintah sebelumnya dan berubah menjadi kekerasan sipil terburuk di kerajaan itu selama puluhan tahun. Lebih dari 90 orang terbunuh akibat tindakan keras militer terhadap para demonstran "Kaus Merah".



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X