Dalam temu pers, Kamis malam, Mursi menegaskan akan tetap menghormati keputusan MK. Namun, ia menegaskan, tak ada tempat bagi kembalinya rezim Hosni Mubarak yang telah merusak kehidupan politik dan ekonomi Mesir.
Mursi menyatakan, legitimasi rakyat di atas legitimasi lainnya. Ia memperingatkan, revolusi rakyat akan berkobar lagi jika terjadi manipulasi dalam pilpres.
Sebaliknya, Shafik menyebut keputusan MK yang mengizinkan dia terus maju dalam pilpres putaran kedua sebagai keputusan bersejarah. Ia melukiskan keputusan MK itu sebagai tanda berakhirnya era politik balas dendam.
Shafik, dalam sebuah kampanye rakyat seusai keluarnya keputusan MK, menegaskan, Mesir akan kembali, baik disukai maupun tidak, dan baik dicegah
Ia juga mengatakan, keputusan MK itu menunjukkan bahwa Mesir adalah negara besar yang bergerak secara institusional dengan kekuatan konstitusi, tanpa satu pihak pun mampu memonopoli.
Shafik lalu berjanji menjadikan Mesir sebagai negara sipil yang akan memprioritaskan pembangunan, menjaga perbatasan, mencegah anarki, melawan kejahatan dalam semua bentuk, dan mengembalikan stabilitas.
Meski opini publik kini coba digiring untuk fokus pada pertarungan pilpres putaran kedua, isu krusial politik dan konstitusional tetap menjadi polemik di kalangan elite.
Para pakar hukum berbeda pendapat soal apakah keputusan MK bahwa penyelenggaraan pemilu parlemen tidak konstitusional itu berlaku untuk majelis rendah, majelis tinggi, dan dewan konstituante yang dibentuk parlemen hari Selasa lalu.