Korut Tak Terikat Kesepakatan dengan AS

PYONGYANG, KOMPAS.com - Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) mengatakan sekarang pihaknya tidak terikat pada kesepakatan besar dengan Amerika Serikat dan akan terus meluncurkan satelit, kata kantor berita resmi KCNA, Selasa (17/4/2012).

Korea Utara juga menolak pernyataan Dewan Keamanan PBB terbaru yang mengutuk peluncuran satelitnya, kata lembaga itu mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri.

Pejabat itu mengatakan, Korea Utara akan terus mengeksplorasi ruang angkasa untuk tujuan damai, dan mengembangkan keterampilan peluncuran satelit yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi negara.

Pejabat itu menekankan bahwa DPRK tidak lagi dibatasi oleh perjanjian AS-Korea Utara pada 29 Februai, karena AS telah benar-benar melanggar dengan tindakan-tindakan konfrontatif.

Dalam perjanjian tersebut, Korea Utara setuju untuk memberlakukan moratorium uji coba nuklir dan peluncuran rudal jarak jauh serta mengizinkan inspektur nuklir internasional untuk kembali ke negara itu. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat setuju untuk memberikan kepada negara itu dengan 240.000 ton bantuan pangan.

Pyongyang pada bulan lalu mengumumkan keputusan untuk meluncurkan satelit antara 12-16 April untuk menandai ulang tahun ke-100 pendiri negara, mendiang Presiden Kim Il Sung, kakek pemimpin Korea Utara sekarang, Kim Jong-Un.

Korea Utara mengkonfirmasi pengamatan peluncuran satelit bumi pada Jumat (13/4/2012) pagi tetapi satelit itu gagal masuk orbit.

AS selama ini menentang keras peluncuran itu, yang katanya adalah uji coba terselubung rudal balistik jarak jauh, dan karena itu telah menghentikan bantuan makanan kepada DPRK, yang dijanjikan dalam kesepakatan 29 Februari

Pada Senin, Dewan Keamanan PBB mengecam keras peluncuran satelit Korea Utara dan mengatakan langkah itu membangkitkan "masalah keamanan serius."

Pihaknya menuntut kepatuhan penuh Pyongyang pada resolusi Dewan Keamanan yang relevan dengan menangguhkan semua kegiatan yang berkaitan dengan program rudal balistik dan membangun kembali moratorium peluncuran rudal.

Dewan Keamanan juga menyatakan tekad untuk mengambil tindakan yang sesuai jika terjadi peluncuran lebih lanjut atau tes nuklir Korea Utara.

Sebelumnya, China menyerukan dialog dan konsultasi lebih setelah kecaman keras Dewan Keamanan PBB, sebagai jurubicara Kementerian Luar Negeri Liu Weimin mengatakan "telah terbukti bahwa dialog dan konsultasi adalah satu-satunya cara yang benar untuk memecahkan masalah."