PM Malaysia Ingin Solusi Cepat PRT Indonesia

Kompas.com - 05/04/2012, 10:33 WIB
EditorKistyarini

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak berharap Indonesia bisa mencari solusi cepat terkait pengiriman kembali pekerja domestik atau pembantu rumah tangga (PRT) ke Malaysia.

Hal tersebut diungkapkan Najib saat bertemu Wakil Presiden Boediono di sela-sela KTT ASEAN di Pnom Penh, Kamboja, seperti dikutip harian New Straits Times, Kamis (5/4/2012).

"Saya mengatakan hal itu kepada beliau (Wapres Boediono) dan beliau akan meneruskannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.

Boediono mewakili Presiden SBY dalam pertemuan dua hari yang ditutup pada Rabu (4/4/2012).

Indonesia menghentikan sementara pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia mulai 26 Juni 2009 menyusul berbagai tindak kekerasan yang dilakukan majikan di negeri jiran tersebut.

Larangan tersebut kemudian dicabut setelah Najib dan SBY menandatangani kesepakatan bersama di Bali pada November 2011.

Sebelumnya pada Mei 2011, kedua negara menandatangani protokol untuk mengamendemen nota kesepakatan tahun 2006 tentang pengiriman dan penempatan pekerja domestik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengiriman pertama sebanyak 106 PRT dijadwalkan tiba di Malaysia pada April setelah mereka mengikuti pelatihan selama 200 jam.

Namun, pengiriman tersebut kembali tertunda karena belum adanya kesepakatan mengenai gaji minimum yang diminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia sebesar 700 ringgit Malaysia per bulan untuk setiap satu dari empat sektor pekerjaan, yaitu pekerja rumah tangga, juru masak, pengasuh bayi, dan pengasuh orang usia lanjut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X