Pemukim Yahudi Tolak Perintah

JERUSALEM, Selasa - Puluhan pemukim Yahudi, Selasa (3/4), mengabaikan jadwal untuk menarik diri dari permukiman ilegal di Tepi Barat. Namun, belum jelas tindakan apa yang akan dilakukan pemerintahan Israel terhadap pemukim bandel ini.

Terlampauinya jadwal penarikan mundur serta lemahnya tindakan pemerintah membuat banyak orang ragu akan tindakan serius Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemerintah Israel sendiri sudah dikenal berambisi mempertahankan lahan yang pernah dimiliki warga Palestina di Tepi Barat. Netanyahu malah sependapat dengan pemukim yang bertahan di permukiman ilegal di kota Hebron, Tepi Barat.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak, yang menginginkan pemukim Yahudi segara hengkang, juga bersikap diam. Para pemukim itu telah mengambil alih lagi rumah- rumah mereka dalam aksi kekerasan pekan lalu.

Mendukung pencaplokan

Pada hari Senin (2/4), pihak militer memerintahkan pemukim untuk meninggalkan perumahan itu dengan batas waktu pada hari Selasa. Alasannya, perumahan itu tidak mendapatkan izin dari militer.

Netanyahu malah meminta Ehud Barak membiarkan pemukim bertahan. ”Ini dilakukan sembari membuat status hunian mereka menjadi legal,” kata Mark Regev, juru bicara Perdana Menteri Israel.

Regev tidak menjelaskan mengapa Netanyahu meminta penundaan pengusiran pemukim itu. Padahal, di sisi lain pemukim sangat paham bahwa izin menempati sebuah wilayah harus disertai persetujuan militer Israel.

Pemerintahan Israel di bawah Netanyahu didominasi oleh pihak-pihak garis keras yang simpatik terhadap pemukim ilegal. Di sisi lain, warga Palestina, yang didukung komunitas dan hukum internasional, menegaskan bahwa pemukim Yahudi jelas telah melakukan pencaplokan lahan. Netanyahu sebelumnya juga telah membatalkan perintah Mahkamah Agung Israel, yang meminta permukiman di Migron dilucuti. (AP/MON)