Secara umum, Hun Sen menghindari berbagai isu politik panas terkait berbagai masalah keamanan, seperti sengketa wilayah di Laut China Selatan dan ancaman peluncuran roket Korea Utara.
Meski demikian, isu-isu tersebut diperkirakan tetap akan dibicarakan oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. Sebelum pertemuan puncak para kepala pemerintahan ini, para menteri luar negeri dan diplomat senior ASEAN sudah membahas proposal untuk mengubah deklarasi tata berperilaku di Laut China Selatan menjadi kode tata berperilaku yang sifatnya mengikat secara hukum.
Enam negara, termasuk empat anggota ASEAN, saling mengklaim wilayah perairan dan kepulauan di Laut China Selatan sebagai bagian wilayah mereka. Ketegangan terbesar terjadi dengan China, yang beberapa tahun belakangan bersikap kian agresif seiring dengan makin besarnya kekuatan militer yang ia miliki.
China mengatakan ingin turut terlibat dalam penyusunan rancangan kode tata berperilaku tersebut. Namun, Menlu Filipina Albert del Rosario mengatakan, ASEAN perlu menyelesaikan dulu rancangan itu di antara mereka sebelum mengajak China berunding.
Filipina dan Vietnam juga menolak usulan China agar dibentuk sebuah kelompok beranggotakan 10 pakar dan negarawan yang akan membantu memikirkan solusi masalah Laut China Selatan. China menolak mekanisme yang mengharuskan ia berunding dengan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa itu, dan lebih memilih jalur diplomasi bilateral dengan setiap negara pengklaim.