Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Leopard Sesuai Spesifikasi Teknis AD

Kompas.com - 20/01/2012, 14:40 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tank Leopard 2A6 dari Belanda telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI Angkatan Darat. Leopard 2A6 ini juga telah masuk dalam daftar belanja TNI yang diajukan kepada Kementerian Pertahanan.

"Kita mengikuti apa yang diusulkan Angkatan Darat sebagai user," kata Purnomo kepada wartawan di sela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, Jumat (20/1/2012).

Terkait pembelian 100 tank Leopard bekas ini, Purnomo mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda telah melakukan pembicaraan. Saat ini, kedua pemerintah masih menunggu persetujuan dari parlemen negara masing-masing.

Ketika ditanya lebih lanjut, Purnomo meminta wartawan untuk hadir dalam rapat yang digelar antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR pada Selasa (24/1/2012).

Seperti diwartakan, Komisi I DPR telah menolak rencana pembelian 100 tank Leopard 2A6 bekas. Penolakan didasari pada upaya reformasi TNI dan membangun angkatan perang yang kuat dan profesional. Selain membeli tank, pemerintah juga berencana membeli 6 pesawat tempur Sukhoi dan 3 kapal selam.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, rencana pembelian alat utama sistem persenjataan itu tetap dijalankan. Apabila ada kecurigaan terhadap pengadaan alutsista, Komisi Pemberantasan Korupsi dipersilakan menyelidikinya. Rencana pembelian ini masih menjadi perdebatan. Leopard 2A6 dinilai tidak sesuai dengan letak geografis Indonesia.

Niat Pemerintah Belanda menjual peralatan militernya ke Indonesia juga menghadapi mosi parlemen yang meminta supaya transaksi itu tidak dilakukan. Indonesia dinilai belum menghormati hak asasi manusia, terutama di Papua. Dikhawatirkan, kalau dibeli Indonesia, tank Leopard akan digunakan untuk aktivitas pelanggaran hak asasi manusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com