AS: Ada Imbalan bagi Perubahan Myanmar

WASHINGTON, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Sabtu (14/1/2012), menyatakan Washington bertekad bersama Myanmar melakukan perubahan, dengan menambahkan bahwa perubahan baru akan mendapatkan imbalan dari negaranya.

Hillary bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin dan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi pada Sabtu (14/1/2012), sehari setelah Amerika Serikat mengatakan akan memulihkan hubungan diplomatik dengan negara dulu bernama Burma itu.

"Dalam kedua seruan itu, menteri luar negeri Amerika Serikat menyambut pengumuman pembebasan ratusan tahanan politik dan gencatan senjata dengan pemberontak suku Karen," kata pernyataan wanita juru bicara Departemen Luar Negeri Victoria Nuland.

Hillary menekankan bahwa Amerika Serikat bertekad menyusuri jalan perubahan dengan rakyat dan pemerintah Myanmar, kata Nuland. Hillary kepada mitranya dari Myanmar mengatakkan bahwa Amerika Serikat siap menghadapi tindakan dengan tindakan.

Keputusan Myanmar mengampuni pembangkang, wartawan dan mantan perdana menteri menyuntikkan kesegaran baru ke kebingungan mengejutkan perubahan di negara lama terkucil itu dan ke upaya pimpinan Amerika Serikat dalam menawarkan perangsang untuk memperkuat alur tersebut.

Hillary, yang melakukan kunjungan bersejarah ke Myanmar pada akhir 2011 untuk menyambut perubahan itu, pada Jumat (13/1/2012) menyatakan akan memulai upaya "panjang" meningkatkan perwakilan Amerika Serikat di Myanmar dari tingkat kuasa usaha. "Kami akan mencari calon untuk menjabat duta besar untuk mewakili pemerintah Amerika Serikat dan upaya lebih luas kami memperkuat serta memperdalam hubungan dengan masyarakat dan pemerintah Myanmar," katanya.

Amerika Serikat menarik duta besarnya pada 1990 dalam kecaman sesudah tentara penguasa menolak menerima hasil pemilihan umum dengan partai Suu Kyi, Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD), sebagai pemenangnya.

Myanmar pada Sabtu menyatakan sekitar 650 narapidana dibebaskan pada hari sebelumnya dalam ampunan paling berarti, lebih dari 300 dari mereka adalah tahanan politik. Pemerintah Myanmar, yang pada Maret 2011 menggantikan tentara penguasa, mengejutkan pejabat Amerika Serikat dengan gerakan perubahannya.

Hillary mendesak Myanmar mengambil langkah lebih lanjut dengan membebaskan tanpa syarat semua sisa tahanan politik, mengakhiri kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di daerah suku serta menyatakan keprihatinan tentang hubungan tentaranya dengan Korea Utara, kata Nuland.

Dalam pembicaraannya kepada Suu Kyi, Departemen Luar Negeri menyatakan Hillary berbicara tentang pemilihan umum sela pada April, saat NLD berperanserta dan Suu Kyi berencana merebut kursi parlemen. Penerima Nobel Perdamaian itu pada gilirannya "mencatat dukungan Hillary atas upaya Amerika Serikat terlibat dengan pemerintah Burma", kata Nuland.

Menteri luar negeri Prancis pada Minggu menemui tokoh lawan Aung San Suu Kyi dalam kunjungan bersejarah untuk melihat tekad pemerintah Myanmar setelah serangkaian perubahan tajam. Alain Juppe, yang tiba di kota utama Yangon di Myanmar pada Sabtu, adalah diplomat tertinggi Prancis mengunjungi negara sebelumnya bernama Birma itu, yang lama dikecam Barat atas catatan hak asasi manusianya.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada awal Januari 2012 mengunjungi Myanmar sebagai menteri luar negeri pertama bekas penjajahnya sejak 1955, sebelum tentara mengambil alih kekuasaan di negara dikenal sebagai Birma pada 1962. Inggris adalah pemberi bantuan terbesar ke Myanmar, kata Departemen Luar Negeri. Hague mengumumkan bantuan tambahan setelah pertemuan dengan presiden, jenderal mantan tentara penguasa, di Naypyitaw, ibukota dibangun secara rahasia pada enam tahun lalu.

Australia pada awal pekan ini menyatakan akan menurunkan tingkat hukuman terhadap Myanmar sebagai pengakuan atas langkah pemerintah menuju demokrasi dan keterlibatan lebih besar di kawasannya. Menteri Luar Negeri Kevin Rudd menyatakan Canberra menurunkan daftar hukumannya untuk menghapus mantan menteri, yang meninggalkan politik, pejabat pariwisata, dan anggota pemerintah baru dari daftar pada saat ini.