Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat PNG Ancam RI

Kompas.com - 07/01/2012, 06:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com --  Hubungan diplomatik Indonesia dan negara tetangga di timur, Papua Niugini, agak ”menghangat”. Hal itu menyusul ancaman yang dikeluarkan Wakil Perdana Menteri Papua Niugini Belden Namah, yang menyebut akan mengusir Duta Besar RI atau menarik duta besarnya.

Langkah pengusiran atau penarikan itu, tambah Namah, akan dia lakukan jika Pemerintah Indonesia tidak segera menjelaskan insiden yang terjadi pada 29 November lalu.

Saat itu, seperti diwartakan radio Australia News ABC, Jumat (6/1/2012), pesawat jet yang ditumpangi Namah beserta sejumlah orang hampir bertabrakan dengan dua jet tempur TNI Angkatan Udara.

Saat itu, pesawat jenis Falcon 900 PNG P2-AN tengah melintas wilayah udara Indonesia sepulang dari Subang, Malaysia, menuju Port Moresby, Papua Niugini. Pesawat itu mengangkut total delapan penumpang, terdiri dari Namah dan tiga pejabat senior Papua Niugini, seorang warga negara Australia, dan tiga warga negara Malaysia.

”Saya sangat marah. Saya menuntut penjelasan. Jika dalam 48 jam tidak ada (penjelasan), maka seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Niugini akan memburuk,” ancam Namah.

Namah mengaku telah memanggil Duta Besar RI untuk negara itu, Andreas Sitepu. Pemutusan hubungan diplomatik, tambahnya, bisa dilakukan dengan mengusir Dubes RI atau menarik Dubes Papua Niugini dari Indonesia.

Sayangnya, seperti diwartakan surat kabar The National di Papua Niugini, pemanggilan Dubes RI oleh Namah tidak dipenuhi lantaran secara protokoler pemanggilan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh menteri luar negeri.

Prosedur normal

Saat dihubungi terpisah, baik Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto maupun Markas Besar TNI sama-sama menegaskan tidak ada yang salah dengan prosedur pencegatan yang dilakukan.

”Tidak ada intimidasi terhadap pesawat Wakil PM Papua Niugini. Juga tidak ada pengusiran Dubes RI di sana. Pihak Kemlu telah memanggil dan membahas masalah ini dengan Dubes Papua Niugini,” ujar Djoko saat dihubungi Kompas per telepon.

Djoko mengatakan, apa yang dilakukan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) sudah benar dan sesuai prosedur, baik dengan mengidentifikasi pesawat secara elektronik lewat radar maupun identifikasi secara visual dengan mengirim dua jet tempur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com