Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yingluck Bantah Akan Mundur

Kompas.com - 11/11/2011, 03:54 WIB

BANGKOK, KAMIS - Tekanan politik kepada Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra kian kencang. Dia dituduh tak becus menangani banjir besar di negeri itu. Namun, saat ditanya akankah dia mundur, Yingluck menegaskan akan tetap bertahan.

Kepada wartawan, Yingluck, Kamis (10/11), menyatakan, dia menduduki posisi jabatannya sekarang lantaran rakyat Thailand memilihnya dalam pemilihan umum terakhir.

Untuk rakyat Thailand, Yingluck mengaku akan bertahan dan berjuang sebisanya membantu para korban dan membawa Thailand keluar dari krisis akibat bencana besar, yang saat ini telah menewaskan 533 jiwa itu.

”Rakyat telah mendukung dan memilih saya. Oleh karena itu, saya akan terus bekerja sebaik yang saya bisa. Saya ingin meminta simpati dari siapa saja bagi mereka, para pejabat, yang saat ini tengah berjuang keras memerangi banjir. Saya juga terbuka untuk semua usulan,” ujarnya.

Serangan dari lawan politiknya memang datang bertubi-tubi. Mereka bahkan mengejek Yingluck ”cengeng” lantaran tak kuat menerima kritik. Sekali waktu, saat berkunjung ke salah satu lokasi penampungan korban banjir, Yingluck membantah tuduhan itu.

”Air mata saya mengalir bukan karena saya lemah. Kalau saya lemah, tidak mungkin saya akan datang sejauh ini. Saya pasti sudah menyerah lama sekali. Sangatlah normal merasa sedih ketika melihat rakyat tengah menderita,” ujarnya.

Kritik oposisi

Surat kabar Bangkok Post mengutip kritik dari mantan pesaing Yingluck dalam pemilu lalu, sekaligus mantan PM Thailand sebelumnya, Abhisit Vejjajiva. Abhisit menyebut rencana pemerintah mengalokasikan dana sebesar 120 miliar baht—setara dengan 3,89 miliar dollar AS—untuk korban banjir rentan diselewengkan.

Sebelumnya, pemerintahan Yingluck mengajukan rencana memberi ganti rugi uang bagi para korban banjir sebesar 5.000 baht atau setara 162 dollar AS untuk setiap keluarga. Dana itu adalah kompensasi untuk keluarga yang rumahnya rusak akibat banjir.

Abhisit mengkritik rencana itu sebagai sangat tidak jelas, tidak transparan, dan berisiko. Apalagi, sumber dananya diperoleh dengan memotong anggaran dari pos lain, seperti pinjaman pendidikan, pelayanan medis gratis, dan dana yang seharusnya dipakai untuk promosi operasi perdamaian di kawasan bergolak di selatan negeri itu.

Tidak hanya itu, sejumlah kebijakan populis Yingluck yang dilontarkan semasa kampanye dinilai Abhisit juga akan semakin menggerogoti anggaran negara.

”Apa yang paling ditakutkan kemudian adalah pemerintah pada akhirnya akan kembali memungut pajak yang sangat berat untuk mengembalikan uang yang dihabiskannya itu, terutama dari rakyat dan pebisnis, khususnya tingkat kecil dan menengah, yang sebenarnya sudah sangat menderita akibat banjir,” serang Abhisit. (AFP/DWA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com