Aparat Mesir Serbu Kantor "Al Jazeera"

KAIRO, KOMPAS.com — Polisi Mesir, Kamis (29/9/2011), menyerang kantor saluran berita Al Jazeera di Kairo dan menyita peralatan dalam serangan kedua bulan ini, kata stasiun siaran tersebut.

Markas besar Al Jazeera Mubasher Mesir yang menyiarkan kejadian-kejadian internasional secara langsung pernah diserang pada awal bulan ini. Para pejabat bidang keamanan negara itu mengatakan, stasiun televisi itu tidak memiliki izin sah. 

Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat tindakan itu merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap media.

Pemerintah membantah mereka berupaya menyensor media, dan mengatakan saluran itu tidak memiliki dokumen yang diperlukan.

"Kami terkejut ketika aparat menyerang markas kami. Mereka menolak menunjukkan identitas kepada kami, menganiaya kami, dan menahan salah seorang wartawan kami," kata Ahmed Zein, yang memimpin Al Jazeera Mubasher di Kairo, kepada Reuters.

Ia mengatakan, saluran itu telah menjelaskan mereka sudah mengajukan izin baru berdasarkan alamat terpisah dari markas besar Al Jazeera itu. Mereka mengharapkan izin baru itu akan keluar pada Minggu (2/10/2011) ini, kata Zein.

Sejak peluncurannya pada 1996, Al Jazeera telah menjadi saluran berita satelit paling menonjol di Timur Tengah. Mereka sering menghadapi kesulitan dengan pemerintah-pemerintah di kawasan itu, tempat media secara tradisional diawasi dengan ketat.

Rezim Hosni Mubarak sering mengganggu saluran itu. Mesir dengan singkat menutup operasinya pada Januari lalu, menuduhnya telah menghasut demonstrasi yang menggulingkan Mubarak.

Menteri Informasi Osama Heikal mengatakan kepada Reuters, pekan lalu, pemerintah tidak memiliki masalah dengan Al Jazeera, tapi bahwa Al Jazeera Mubasher mulai beroperasi tanpa izin yang diperlukan.

"Ini masalah yang menyentuh pada kedaulatan karena mereka beroperasi tanpa dasar hukum," katanya.

Komite untuk Melindungi Wartawan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 13 September, mereka telah diperingatkan oleh langkah-langkah baru yang diambil terhadap wartawan, melukiskan serangan pertama sebagai "tindakan antipers".

Pada Juli, kelompok hak asasi mencatat lebih dari enam kasus gangguan pada wartawan dan blogger karena berita atau pendapat yang mengkritik dewan militer yang berkuasa. Jumlah tersebut telah meningkat sejak itu.