Jalan Terjal Kemerdekaan Palestina

Bahkan, mayoritas rakyat Mesir telah menabuh ”perang” melawan Israel pasca-tewasnya tentara dan polisi di Semenanjung Sinai, 19 Agustus 2011, yang disertai pengusiran diplomat Israel dari Mesir. Perjanjian Camp David dituntut ditinjau ulang karena selama ini hanya menguntungkan pihak Israel.

Ketiga, dukungan politik Turki. Hubungan Israel dan Turki juga memasuki masa-masa yang disharmonis. Setelah Israel menolak meminta maaf atas tragedi rombongan bantuan kemanusiaan Turki ke Gaza, Turki menegaskan sikapnya: melawan Israel. Turki, secara eksplisit, menjadikan momentum tersebut untuk mengepung Israel melalui isu kemerdekaan Palestina.

Israel lupa bahwa kebijakan politik luar negeri AS yang kerap kali menguntungkan mereka selama ini tidak lain karena didukung sepenuhnya oleh Turki. Namun, sikap Israel yang biadab terhadap warga Turki mengakibatkan hubungan diplomatik di antara kedua negara tersebut dalam kondisi memanas.

Momentum

Oleh karena itu, sikap politik yang diambil Abbas menemukan momentumnya. Palestina mencari alternatif lain dalam mewujudkan kemerdekaan negerinya di luar medium AS yang sudah terbukti gagal. PBB dianggap sebagai medium yang tepat melanjutkan perundingan tentang kedaulatan politik Palestina pasca-Resolusi 242, yang mengakui pemerintahan otoritas Palestina dan mengakhiri pendekatan militer, baik di Palestina maupun di Israel.

Bagi AS, sikap tersebut sama sekali tidak menguntungkan secara politis karena AS akan distigmakan sebagai sumber masalah penjajahan Israel atas Palestina dalam enam dekade terakhir. Secara khusus, kepercayaan dunia Islam terhadap Obama akan semakin pudar karena ia—sejak awal pemerintahannya—berjanji untuk mengakui kemerdekaan Palestina dengan mengacu pada teritori wilayah 1967. Akan tetapi, faktanya, AS menjadi pengganjal utama bagi keanggotaan Palestina di PBB. Obama memimpin langsung upaya AS untuk menghambat langkah politik Palestina.

Selain faktor AS dan sekutunya yang menjadi penghambat keanggotaan Palestina, faktor friksi kepentingan dalam negeri Palestina menarik untuk dicermati dengan saksama. Faktanya, proposal Abbas tidak hanya ditentang AS dan sekutunya, tetapi juga faksi Hamas.

Tidak seperti Abbas yang berlatar belakang Fatah dan cenderung akomodatif dengan kepentingan AS dan sekutunya, Hamas sejak awal sudah mencium dan berpandangan keras terhadap AS dan sekutunya. Bagi Hamas, segala perundingan dengan AS dan sekutunya hanya menguntungkan Israel. Padahal, Israel merupakan musuh bersama (common enemy) yang telah menjajah Palestina sejak 1948 hingga sekarang.

Hamas berpandangan, kemerdekaan Palestina harus sejalan dengan delegitimasi Israel. Israel adalah sumber penderitaan rakyat Palestina dan, karena itu, Israel harus mendapatkan sanksi atas tindakannya. Sikap Hamas ini didukung sepenuhnya oleh Hezbollah di Lebanon, Iran, dan Suriah.

Maka, agenda menuju kemerdekaan dan kedaulatan Palestina bukanlah hal mudah. Masalah yang dihadapi di internal Palestina tidak kalah rumit dengan dukungan politik dari dunia internasional. Dalam hal ini, kekhawatiran AS dan sekutunya tentang ancaman Palestina terhadap Israel dapat dimaklumi karena Hamas tidak satu paket dengan proposal yang diajukan Abbas. Bahkan, Hamas cenderung menolak setiap perundingan perdamaian yang direpresentasikan Abbas.

Dengan demikian, rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah menjadi agenda yang harus diutamakan pasca-pemilihan di Majelis Umum PBB. Rakyat Palestina harus melakukan konsensus perihal sikap politik terhadap Israel.

Jika mereka memutuskan dapat menerima Israel sebagai negara berdaulat, khususnya Hamas, hal tersebut akan memudahkan jalan menuju perdamaian dan pengakuan dari AS dan sekutunya. Akan tetapi, sebaliknya, jika langkah tersebut tidak dicapai, konflik Israel-Palestina akan mengalami jalan buntu.

Zuhairi Misrawi Analis Politik dan Pemikiran Timur Tengah