Hongaria Tertekan Kebijakan Pajak UE

BUDAPEST, KOMPAS.com — Pemerintah Hongaria memperhitungkan akan terjadi kekurangan pendapatan sebesar 250 miliar forint Hongaria atau setara 1,3 miliar dollar AS tahun ini, sekitar Rp 11 triliun. Hal tersebut terjadi karena kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang diterapkan Pemerintah Hongaria dianggap tidak sejalan dengan keinginan Uni Eropa.

Demikian diungkapkan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban seperti dikutip Kantor Berita Dow Jones di Budapest, Hongaria, Jumat (2/9/2011).

Sebelumnya, Uni Eropa menetapkan bahwa kebijakan PPN Hongaria tidak sesuai dengan arahan kebijakan PPN di Eropa. Atas dasar itu, Uni Eropa memerintahkan Pemerintah Hongaria untuk mengembalikan kebijakan PPN Hongaria ke mekanisme penghimpunan pajak yang lebih adil bagi seluruh wajib pajak di negara tersebut.

Kekurangan setoran PPN sebesar 100 forint Hongaria disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Hongaria yang menimbulkan stagnasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2011. Kondisi itu jauh di bawah perkiraan Pemerintah Hongaria.

Akibat perlambatan ekonomi itu, setoran PPN ke kas Pemeritah Hongaria pun berkurang di bawah perkiraan. Padahal, situasi itu terjadi setelah Orban menyebutkan bahwa pihaknya tengah menekan penghindaran pajak di sektor bisnis mereka. Orban juga menilai bahwa pelaku usaha dapat beroperasi di bawah kebijakan pemerintah baru yang lebih baik.

"Sektor usaha Hongaria belum secara timbal balik dan signifikan berkontribusi pada (penerimaan) pemerintah yang telah meringankan beban usahanya. Direktorat jenderal pajak perlu lebih meningkatkan kinerjanya untuk menghimpun PPN lebih baik," ujar Orban.

Sebelum ini, Pemerintah Hongaria menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) yang sama rata, yakni 16 persen, yang diperkenalkan sejak awal tahun 2011. Langkah ini diharapkan akan mendorong konsumsi rumah tangga warga negara Hongaria. Kebijakan PPh tersebut diberlakukan karena konsumsi masyarakat cenderung stagnan, karena masyarakat lebih banyak menggunakan uangnya untuk menabung dan membayar utang.