Parepare Pintu Keluar TKI Ilegal?

PAREPARE, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, Rabu (10/8/2011) malam, meninjau Pelabuhan Nusantara di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Dari hasil peninjauan di Kapal Motor Cattleya Express, ditemukan ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang siap berangkat ke Nunukan, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya bekerja di perkebunan Malaysia. Sebanyak 196 orang di antaranya adalah TKI formal. "Ada juga yang tidak mengantongi dokumen. Alasan mereka, pengurusannya dilakukan di Nunukan," katanya.

Mengantisipasi TKI ilegal, kata Jumhur, pihaknya juga tengah membicarakan hubungan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Parepare dalam bentuk melakukan riset mengenai kemungkinan terjadinya penyelundupan manusia (korban aktif) melalui Pelabuhan Parepare.

Keputusan didasari oleh tingginya angka lalu lintas penumpang melalui pelabuhan tersebut. "Tercatat, ada sekitar 150.000 orang yang bepergian melalui pelabuhan ini per tahun. Padahal, jumlah penduduk Parepare sendiri hanya mencapai 129.000 jiwa. Kemungkinan beberapa persen di antaranya merupakan korban penyelundupan manusia," paparnya.

Jumhur berharap peran aktif dari media massa untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi TKI melalui jalur ilegal.

Di tempat yang sama, Kepala BP3TKI Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Bustami meminta peran aktif dari Dinas Tenaga Kerja Parepare untuk menyosialisasikan apa saja keuntungan menjadi TKI legal dan kerugian menjadi TKI ilegal.

Seorang TKI yang akan berangkat ke Tawau, Sabah, Malaysia, Muhammad Asri, yang berasal dari Kabupaten Takalar, mengaku lebih memilih menjadi TKI dan bekerja di perkebunan karena upah yang lebih menjanjikan.

"Saya bersama istri dan seorang anak ikut berangkat ke Malaysia. Kami terpaksa meninggalkan kampung halaman karena tidak ada pekerjaan yang bisa memberi kami hasil cukup, sementara kami punya tiga anak untuk dibiayai," katanya.