Prioritaskan Penegakan Hukum

Jakarta, Kompas - Rapat konsultasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan enam pimpinan lembaga negara, Kamis (4/8), menyepakati penegakan hukum dan keadilan sebagai prioritas utama dalam masa bakti pemerintahan yang sekarang. Beberapa hal yang tercakup dalam prioritas itu, antara lain upaya membangun sistem yang bersih, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemberantasan korupsi.

Rapat konsultasi berlangsung di Istana Negara dan dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua BPK Hadi Poernomo, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman. Rapat konsultasi ini merupakan kali keenam sejak Yudhoyono menjabat untuk periode kedua.

”Kami bersepakat, penegakan hukum dan keadilan harus jadi prioritas dan agenda utama. Juga dibahas perlunya terus dilakukan reformasi di bidang hukum demi keadilan bagi rakyat kita,” kata Presiden seusai pertemuan.

Dalam pertemuan sekitar tiga jam itu, para pimpinan lembaga negara berdiskusi dan mengevaluasi capaian pembangunan selama mereka menjabat. Evaluasi itu menyangkut tiga hal, yakni upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat; upaya mewujudkan kehidupan demokrasi yang stabil, bermartabat, dan makin berkualitas; dan penegakan hukum yang berkeadilan.

”Kita mencatat sejumlah hasil dan capaian, tetapi di sisi lain juga masih ada sejumlah permasalahan dan tantangan bangsa,” kata Presiden.

Masukan dan hasil refleksi dari pertemuan konsultasi itu akan menjadi bagian dari materi pidato kenegaraan Presiden di hadapan DPR dan DPD, sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dalam pidato kenegaraan itu, Presiden juga akan menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Pimpinan lembaga negara juga menyepakati komitmen untuk menjaga stabilitas politik dan menghidupkan demokrasi, birokrasi yang makin responsif, menjaga iklim investasi dan pembangunan ekonomi, serta memastikan adanya sinergi antara pusat dan daerah. (WHY)