Malaysia Tunda Daftar Pekerja Ilegal

Kompas.com - 12/07/2011, 02:50 WIB
EditorJimmy Hitipeuw

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Pemerintah Malaysia, Senin (11/7/2011), mengumumkan penundaan pendaftaran para pekerja asing ilegal yang direncanakan berlangsung kemarin. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hishammudin Tun Husein, seperti dikutip Bernama, mengatakan, ia tidak puas dengan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk pelaksanaan pendaftaran pekerja ilegal tersebut.

"Saya berharap sebelum kita mulai program ini, semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja ilegal, majikan, dan negara ketiga (untuk menerima pekerja yang dideportasi) telah siap sehingga tidak ada masalah di kemudian hari," katanya. Ia mengatakan, program ini akan diimplementasikan segera setelah semua siap.

"Para pihak yang bertanggung jawab harus meyakinkan saya terlebih dulu bahwa semua sudah berjalan semestinya sebelum saya melaporkan hal yang sama kepada Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga tidak akan ada masalah saat program ini dimulai," katanya.

Pada 22 Juni Muhyiddin mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan pendaftaran massal terhadap pekerja ilegal mulai 11 Juli untuk mendata jumlah pekerja ilegal dan imigran gelap di negara tersebut, serta memiliki database tentang mereka.

Hishamuddin mengatakan, ia tidak melihat masalah untuk pengambilan sidik jari pekerja ilegal dengan sistem biometrik dan berharap kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas program ini, terutama untuk sektor perkebunan, kesehatan, pariwisata, serta pembantu rumah tangga, memahami prosesnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program 6P Pemerintah Malaysia yang di antaranya meliputi pendaftaran pekerja asing ilegal sebelum mereka dilegalkan serta pemberian pengampunan kepada sebagian di antaranya sebelum mereka dideportasi.

KBRI ingatkan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia mengingatkan warga negara Indonesia agar berhati-hati atas tawaran sejumlah pihak yang mengaku memiliki mandat untuk menguruskan program pendaftaran pendatang asing tanpa izin (PATI).

"Kami minta para pekerja Indonesia jangan menggunakan agensi (perusahaan/syarikat) sebelum Pemerintah Malaysia mengumumkan nama-nama agensi yang telah ditunjuk untuk melakukan pendaftaran tersebut," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial, Budaya, Suryana Sastradiredja di hadapan sejumlah organisasi, paguyuban, dan perkumpulan masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur, Rabu lalu.

Sebab, lanjut dia, Pemerintah Malaysia belum mengumumkan nama-nama perusahaan tersebut. Namun, bila nantinya ada maka akan disampaikan melalui surat kabar ataupun situs web di negeri ini.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.