Pasokan Daging Masih Aman

Jakarta, Kompas - Pemerintah mengimbau masyarakat tidak khawatir terkait larangan ekspor sapi ke Indonesia oleh Australia. Alasannya, saat ini pemerintah terus bernegosiasi dengan Australia. Terkait dengan masalah ini, pemerintah menjamin pasokan daging menjelang Lebaran aman.

”Sembari menunggu hasil identifikasi rumah potong hewan serta bagaimana kebijakan lanjutannya, saya mengimbau masyarakat tak resah menghadapi hal ini, apalagi kecukupan daging sapi Hari Raya. Saya katakan, pasokan hingga Lebaran 2011 sangat cukup,” demikian disampaikan Wakil Menteri Pertanian RI Bayu Krisnamurthi saat ditemui di sela-sela World Economic Forum 2011 di Jakarta, Minggu (12/6).

Mengenai masalah kecukupan kebutuhan daging sapi pada Ramadhan dan Lebaran 2011, Bayu meminta masyarakat tidak khawatir karena stoknya sangat mencukupi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, saat ini ketersediaan sapi hidup dan daging sapi beku di dalam negeri masing-masing sebanyak 150.000 ekor dan 39.000 kilogram.

”Dengan mempertimbangkan volume rata-rata pemotongan sapi sebanyak 1,7 juta ekor per tahun, maka saya optimistis ketersediaan daging sapi sampai Lebaran masih berlebih,” katanya.

Sementara itu, Bayu menjelaskan, identifikasi rumah potong hewan (RPH) akan dilaksanakan bersama-sama oleh RI dan Australia di sejumlah tempat di Indonesia. Mengenai lokasinya, Bayu enggan menjelaskan karena publikasinya bersifat terbatas.

”Tapi yang pasti, proses identifikasi akan berlangsung dalam pekan ini, atau pertengahan Juni 2011. Setelah itu, tinggal dilihat saja bagaimana perkembangannya,” kata Bayu.

Bayu berpendapat, masalah larangan ekspor sapi oleh Australia ini sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena kebijakan Australia itu tidak jelas asasnya dan lebih bernuansa politis.

Menurut dia, dikatakan tidak jelas karena selama ini tidak ada aturan umum dan standardisasi soal bagaimana cara memotong sapi yang layak dan manusiawi. Lagi pula, 10 dari 12 RPH yang dianggap tidak layak tersebut ternyata RPH yang disurvei dan dianggap layak oleh pihak Australia.

”Jadi, menurut saya, landasan kebijakan Pemerintah Australia itu memang tidak jelas,” katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menambahkan, pihaknya juga akan bertemu dengan pihak Pemerintah Australia, yang dalam hal ini diwakili Menteri Luar Negeri Australia.